Penerbitan Visa Ditangguhkan, Jepang Ajukan Protes ke China
Ilustrasi penolakan visa. (Sumber: pixabay.com/mohamed_hassan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang mengajukan protes ke China setelah mendengar adanya penangguhan penerbitan visa warga negaranya. Tindakan China melakukan penangguhan dinilai sebagai tindakan balas dendam terhadap negara-negara yang mewajibkan tes hasil negatif COVID-19 bagi turis dari negaranya.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno, mengatakan tindakan China lebih mirip tindakan balas dendam dibandingkan tindakan kesehatan masyarakat serta meminta China membatalkan keputusan tersebut.
"Sangat disesalkan bahwa China secara sepihak mengambil tindakan penangguhan visa karna alasan selain langkah-langkah untuk COVID-19," ungkap pernyataan yang disampaikan oleh Hirokazu Matsuno pada Rabu (11/1/2023) waktu setempat, seperti yang dikutip dari The Guardian.
Baca Juga: China Tangguhkan Sementara Visa untuk Warga Jepang
1. Menteri Luar Negeri Jepang menyesalkan keputusan yang diambil China
Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi, yang saat ini berada di Argentina, mengutuk keputusan China dan mengatakan pihaknya sudah menyampaikan protes melalui saluran diplomatik. Menurutnya, penangguhan penerbitan visa untuk alasan selain penanggulangan COVID-19 sangat disesalkan.
"Langkah-langkah tersebut telah dilakukan sesedikit mungkin menghambat pergerakan orang secara global. Kami akan memeriksa kondisi COVID-19 di China dan bagaimana negara tersebut mengungkapkan informasi dan bertindak sesuai dengan itu," ungkap pernyataan Hayashi dikutip dari The Guardian.
Baca Juga: AS-Jepang Bentuk Satgas HAM, Untuk Lawan China?
2. Sejumlah perusahaan Jepang merasa prihatin atas laporan tersebut
Editor’s picks
Selain pemerintah, beberapa perusahaan Jepang juga menyatakan rasa keprihatinannya setelah mendengar laporan itu. Salah seorang pejabat senior perusahaan bahan kimia Jepang mengatakan dia memiliki karyawan dari China di kantor perusahaannya yang juga berada di China. Meski kondisi tidak sampai kritis, tetapi menurutnya, dia akhirnya juga akan bermasalah jika ada kabar penangguhan visa.
Seorang karyawan lembaga keuangan besar Jepang yang berbasis di Shanghai, China, mengatakan pengiriman personel ke pusat komersial kemungkinan dihentikan.
Begitu juga dengan seorang pria berusia 50 tahun yang merasa khawatir jika langkah tersebut akan mencegah pelanggan yang berasal dari Jepang. Apalagi dia berencana mendirikan toko di Shanghai dan perlu bepergian ke kota itu untuk riset pasar.
3. Jubir Kemenlu China nilai aturan bagi warga negaranya dinilai diskriminatif
China telah menghapus aturan wajib karantina untuk kedatangan dan mengizinkan perjalanan untuk melanjutkan perjalanan melintasi perbatasannya dengan Hong Kong sejak Minggu (8/1/2023) lalu. Selain itu, China juga telah menghapus pembatasan besar terakhir di bawah rezim "nol-Covid" yang pada awal Desember 2022 lalu setelah terjadi adanya protes terhadap pembatasan.
Akan tetapi, virus ini justru terus menyebar tanpa terkendali di China yang menyebabkan kekhawatiran, sehingga beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, AS dan negara-negara lainnya mewajibkan hasil tes negatif bagi warga negara China.
Pada Selasa (10/1/2023), Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan pembatasan masuk bagi warga negaranya waktu itu merupakan tindakan diskriminatif dan China akan mengambil tindakan timbal balik.
China juga menolak kritik atas data kasus COVID-19 mereka. Mereka menilainya sebagai upaya bermotivasi politik untuk mencoreng kebijakan mereka dalam menangani pandemik.
Mereka menilai setiap mutasi di masa depan cenderung lebih menular tetapi tidak lebih berbahaya. Akan tetapi, ketika kasus meningkat di pedesaan-pedesaan yang ada di China yang begitu luas, banyak dari mereka, termasuk lanjut usia, menolak untuk dites.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
