Jakarta, IDN Times - CEO Facebook Mark Zuckerberg mengkritik langkah Twitter yang memberi label cek fakta pada cuitan Donald Trump tentang pemungutan suara melalui email. Menurutnya, Twitter tak perlu melakukan langkah tersebut.
"Perusahaan swasta tidak boleh menjadi penentu kebenaran," kata Zuckerberg dalam sebuah wawancara dengan pembawa berita Fox News, Dana Perino, seperti dikutip dari Forbes, Kamis (28/5).
Sampai saat ini, pihak Twitter masih belum bisa dimintai keterangan apa pun.
Meski demikian, Zuckerberg pun mengkritik respons Trump dan pemerintah federal terhadap kejadian ini. Trump merespons tindakan Twitter dengan mengancam akan memperketat regulasi atau bahkan menutup seluruh platform media sosial. Presiden dari Partai Republik itu diperkirakan akan segera menandatangani perintah eksekutif berkaitan dengan media sosial.
"Itu bukan respons yang tepat," ujarnya.
Twitter melakukan terobosan dengan memberi label "cek fakta", salah satunya dalam cuitan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengenai pemilu.
Dalam cuitan pada (26/5) kemarin, Trump sempat menyampaikan keyakinannya mengenai kotak suara yang dikirim ke rumah berpotensi menimbulkan pemilih palsu. Cuitan itu ditulis oleh Trump di dunia maya untuk merespons rencana Gubernur California Gavin Newsnom yang ingin mengirimkan kotak suara melalui pos agar warga AS tetap bisa mengikuti pemilu di masa pandemik.
Tetapi, oleh Twitter, cuitan itu diberi label "cek fakta mengenai kotak suara yang dikirim melalui pos" (mail-in ballots). Pengguna Twitter bisa klik notifikasi di bawah cuitan Trump yang akan mengalihkan ke sebuah laman mengenai hasil penelusuran fakta yang mereka dapat.
Trump pun menyadari cuitannya diberi label "cek fakta" oleh Twitter. Ia pun merasa kesal dan kembali mencuit dengan menyebut akun Twitter bahwa haknya untuk berbicara ke publik dibatasi.
Stasiun berita BBC melaporkan pemberian notifikasi kepada cuitan Trump merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya bernama "what you need to know". Di tautan itu, Twitter mengoreksi pernyataan dan klaim Trump yang keliru.
Perusahaan yang dipimpin oleh Jack Dorsey tersebut sebelumnya berjanji akan meningkatkan pemberian notifikasi bila ada informasi yang keliru dan berseliweran di platformnya. Tetapi, Twitter dikritik karena lamban ketika mengambil kebijakan menyangkut Presiden Trump.
Sebelumnya pada Juni 2019 lalu, Twitter mengumumkan mulai akan memberikan label dan notifikasi kepada akun-akun yang dimiliki oleh para pejabat berwenang bila mereka melanggar aturan. Twitter akan fokus kepada akun para pejabat yang sudah terverifikasi dan memiliki lebih dari 100 ribu pengikut. Kebijakan serupa juga berlaku bagi individu yang ikut mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu atau pilkada.
Kebijakan ini seolah-olah menjadi jawaban dari Twitter kepada publik. Selama ini publik heran mengapa Twitter mendiamkan saja cuitan dari Trump kendati pernyataan tersebut tidak benar dan hoaks. Sebab, hal itu jelas-jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Twitter sendiri.