Dewan Militer Sudan "Bersihkan" Jajaran Kabinet Warisan Omar al-Bashir

16 Apr 2019, 13:05 WIB

AP Photo

Dewan militer Sudan yang kini berkuasa mengumumkan pada hari Minggu (14/4/2019) malam jika mereka telah menangkap para pejabat tinggi dari pemerintahan sebelumnya. Selain itu, pihak oposisi juga didesak segera menunjuk perdana menteri dan menyusun kabinet pasca penggulingan Omar al-Bashir yang berkuasa selama 30 tahun.

Dilansir oleh Associated Press, juru bicara militer Letnan Jenderal Shamseldin Kibashi mengatakan dalam sebuah pidato bahwa pihaknya telah meninjau otoritas keamanan. Lebih lanjut, aksi berkemah yang terus berlanjut di luar markas militer sejak kudeta hari Kamis (11/4/2019) silam juga takkan dibubarkan.

Pernyataan tersebut keluar setelah hari kedua pertemuan antara tentara dan perwakilan demonstran yang sudah berminggu-minggu melancarkan protes besar di pusat ibu kota Khartoum.

1. Selain menangkap sejumlah pejabat era Bashir, militer juga berjanji takkan membubarkan massa

AFP/Ahmed Mustafa

Dalam konferensi pers, Mayjen Shamseldin menegaskan komitmen dewan militer dalam menerapkan pemerintahan sipil yang disetujui oleh partai-partai oposisi. "Kami tidak akan menunjuk seorang Perdana Menteri. Kubu oposisi-lah yang berhak memilihnya," ujarnya dalam pidato yang disiarkan secara nasional.

Selain itu, turut dijamin jika tentara takkan membubarkan pengunjuk rasa dari aksi berkemah di depan kompleks Kementerian Pertahanan. Namun massa diminta membiarkan aktivitas sehari-hari berlanjut dan menghentikan aksi blokir jalan. "Mengangkat senjata bakal ditindak secara tegas," tambahnya.

Pengumuman lanjutan tampaknya tidak memuaskan demonstran yang konsisten menuntut pemerintahan sipil penuh. Para pemimpin oposisi masih mendesak militer untuk "segera dan tanpa syarat" menyerahkan tampuk kekuasaan dewan transisi kepada sipil, yang akan memerintah empat tahun ke depan.

2. Baik pihak militer dan pengunjuk rasa sudah saling bertukar tuntutan

AP Photo

BBC menyebut jika Dewan Militer Transisi turut mengumumkan serangkaian keputusan, antara lain :

Penunjukan kepala baru militer, kepolisian dan intelijen
Pembentukan komisi anti-korupsi yang bertugas menyelidiki para pejabat rezim Bashir
Dicabutnya semua sensor terhadap media
Pembebasan polisi dan aparat keamanan yang ditahan karena mendukung aksi demonstran
Meninjau misi diplomatik, dan pemberhentian Duta Besar Sudan untuk AS dan PBB

Sudanese Professional Association (SPA), organisasi pelopor aksi anti-pemerintah, pada hari Minggu juga memposting daftar sembilan tuntutan mereka. Di antaranya permintaan agar aktor utama kudeta militer tahun 1989 diseret ke meja hukum, pembubaran semua serikat pekerja pro-pemerintah, pembekuan aset pejabat tinggi dalam pemerintahan al-Bashir serta pemberhentian semua hakim dan jaksa tinggi.

3. Masih ada sekitar empat ribu orang yang berdiam diri di pusat ibu kota Khartoum

AP Photo

Janji tersebut disambut positif oleh kubu oposisi. Omer el-Digair selaku pemimpin mengatakan bahwa suasana kian positif. Pembicaraan intensif pun tengah dilakukan perihal nasib Partai Kongres Nasional pimpinan al-Bashir. "Kami menuntut perombakan ulang aparat keamanan saat ini. Kami tidak membutuhkan aparat yang menahan orang dan mematikan media," ujarnya seperti dikutip dari Reuters.

Masih ada sekitar empat ribu orang yang berkemah di depan kompleks Kementerian Pertahanan Sudan. Jumlahnya menyusut ketimbang hari-hari sebelumnya, lantaran sejumlah orang kembali bekerja. Pasca bentrok pada akhir pekan kemarin, suasana kini cenderung santai. Sejumlah tentara bahkan minum teh dan mengobrol dengan pengunjuk rasa.

“Kami akan bertahan hingga tentara mengabulkan tuntutan. Kami akan mengawal revolusi agar tak keluar jalur," tandas Mouawiya Mubarak, seorang mahasiswi 21 tahun. "Tuntutan kami sudah jelas namun belum tercapai. Kenapa harus bubar? Berdiam adalah senjata paling kuat kami," kata SPA dalam cuitannya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.