Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi perbatasan Gaza. (unsplash.com/Emad El Byed)
  • Dewan Perdamaian memperingatkan gencatan senjata Gaza terancam runtuh karena Israel dan Hamas dinilai gagal memenuhi komitmen, sementara serangan terus berlanjut.
  • Pelaksanaan rencana perdamaian tersendat oleh perselisihan soal pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, serta penundaan pembentukan administrasi sipil dan kepolisian Palestina.
  • Lebih dari 2 juta warga Palestina bertahan di tenda dan bangunan rusak saat musim dingin, di tengah pembatasan bantuan, kekurangan dana, dan ancaman banjir.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Dewan Perdamaian (Board of Peace) menyerahkan laporan penilaian setebal 12 halaman kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Selasa (17/11/2026). Badan pengawas bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ini memperingatkan bahwa kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza terancam runtuh jika tidak segera diimplementasikan secara penuh.

Laporan kedua sejak gencatan senjata ini menilai Israel dan Hamas gagal memenuhi komitmen penghentian permusuhan. Dewan Perdamaian dijadwalkan memaparkan temuan tersebut dalam rapat DK PBB di New York pada akhir November 2026. Kesimpulan dokumen itu menyebut kesenjangan antara isi kesepakatan dan kondisi nyata di lapangan menjadi risiko utama bagi kelangsungan proses perdamaian.

1. Rencana perdamaian macet akibat serangan dan penolakan pelucutan senjata

pengeboman Kota Gaza (unsplash.com/Mohammed Ibrahim)

Rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Trump sejak September 2025 mencakup pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, dan dimulainya rekonstruksi Gaza. Namun, pelaksanaan rencana ini jalan di tempat karena militer Israel masih melancarkan serangan hampir setiap hari ke wilayah tersebut. Pada saat bersamaan, kelompok Hamas juga terus melanjutkan serangan terhadap pasukan Israel.

Hamas sebenarnya telah menyetujui peta jalan Dewan Perdamaian pada Juli 2026 untuk menyerahkan senjata dan mengalihkan pemerintahan Gaza kepada otoritas transisi sipil. Namun, pemerintah Israel menolak kesepakatan tersebut dan bersikeras tidak akan menarik pasukannya sebelum Hamas dibubarkan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan kembali pada Rabu (18/11/2026) bahwa penarikan mundur militer tidak akan dilakukan sampai Gaza sepenuhnya mengalami demiliterisasi.

"Gencatan senjata yang tidak memberikan hasil nyata tidak dapat dipertahankan selamanya. Jika kesepakatan ini runtuh, tidak akan ada lagi peta jalan untuk kembali, tidak ada pemerintahan yang bisa dikerahkan, dan tidak ada lingkungan pendukung untuk membangun kembali," tulis Dewan Perdamaian dalam laporannya, dilansir Asharq Al-Awsat.

Pejabat senior Hamas, Basem Naim, membantah laporan tersebut dan menyebutnya sebagai disinformasi. Ia menuduh Dewan Perdamaian sengaja melindungi Israel agar bisa menghindari kewajiban mengakhiri perang serta melanjutkan agresi di Gaza. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan laporan tersebut.

2. Israel hambat pembentukan otoritas sipil dan kepolisian Palestina

ilustrasi bendera Israel. (unsplash.com/Taylor Brandon)

Dewan Perdamaian turut mengkritik pemerintah Israel karena belum mengizinkan badan administrasi sipil teknokratis untuk mulai bekerja menjalankan pemerintahan sementara di Gaza. Sikap Israel yang tak kunjung mengambil keputusan terkait pelatihan dan pengerahan kepolisian sipil Palestina dinilai menghambat peralihan wewenang penegakan hukum dari tangan Hamas.

"Tidak adanya keputusan dari pemerintah Israel mengenai kondisi dan pengaturan yang diperlukan untuk pelatihan, pengerahan, serta kembalinya polisi sipil ke Gaza terus menghambat implementasi penuh dari Rencana Komprehensif tersebut. Dewan Perdamaian menyerukan pemerintah Israel untuk segera mengambil keputusan ini tanpa penundaan," bunyi pernyataan Dewan Perdamaian, dilansir Al Jazeera.

Penundaan operasional administrasi sipil juga berdampak pada tertundanya pengerahan pasukan stabilisasi internasional ke wilayah tersebut. Padahal, kehadiran pasukan internasional menjadi kunci utama bagi penarikan mundur tentara Israel, pelucutan senjata Hamas, dan dimulainya rekonstruksi berskala besar.

Untuk memecah kebuntuan, Dewan Perdamaian mendesak DK PBB memberikan dukungan dalam menekan kedua belah pihak agar segera menghentikan penundaan. Laporan itu menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang menjadikan keterlambatan lawan sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban mereka sendiri. Seluruh proses ini diharapkan bermuara pada jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina tanpa dihalangi langkah sepihak mana pun.

3. Lebih dari 2 juta warga Gaza hadapi musim dingin di tenda dan reruntuhan

hujan di tenda pengungsian di Gaza (Ashraf Amra, CC BY-SA 3.0 IGO, via Wikimedia Commons)

Kebuntuan politik dan militer membuat lebih dari 2 juta warga Palestina kini terkurung di sekitar sepertiga wilayah pesisir Gaza yang masih dikendalikan Hamas. Sebagian besar penduduk terpaksa bertahan hidup di dalam tenda darurat dan bangunan rusak menghadapi musim dingin. Sementara itu, militer Israel menduduki dua pertiga sisa wilayah Gaza yang sebagian besar telah rata dengan tanah dan ditinggalkan penghuninya.

Kondisi kemanusiaan semakin memburuk akibat pembatasan pasokan bantuan dan peralatan oleh Israel yang disertai kekurangan pendanaan. Hal ini menghambat kesiapan warga dalam menghadapi banjir musiman setelah hujan deras merendam kamp-kamp pengungsian pekan lalu, sementara curah hujan susulan diperkirakan kembali turun pada akhir November. Di sisi lain, Hamas dilaporkan memungut pajak atas barang-barang yang masuk ke Gaza sehingga mengganggu ketersediaan bahan pokok bagi warga.

Perang di Gaza bermula ketika serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang. Operasi militer balasan Israel sejak saat itu telah menewaskan sedikitnya 74 ribu warga Palestina. Meski gencatan senjata telah disepakati sejak Oktober 2025, tercatat lebih dari 1.600 warga Palestina dan lima tentara Israel tewas di Gaza selama periode tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More