Dialog dan Negosiasi Cara Penting Capai Two State Solution

Menurut Dino, meski usulan Trump belum mengakomodasi sepenuhnya kepentingan Palestina, poin terakhir dari rencana damai itu menyebutkan, AS akan memfasilitasi dialog politik jangka panjang antara Israel dan Palestina. Dino pun melihat peluang di sana.

“Kita lihat dari 20 poin yang disampaikan Trump itu, poin terakhir adalah Amerika akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina ke depan,” ujar dia.

Dialog tersebut, lanjut dia, bisa menjadi pintu masuk untuk menghidupkan kembali proses menuju solusi dua negara yang selama ini mandek akibat konflik dan perbedaan posisi politik kedua pihak.

Dia menekankan, tanpa ruang dialog, perdamaian hanya akan menjadi wacana.

“Selama tidak ada negosiasi, tidak akan ada kemajuan,” kata dia.

Dino menilai, peran Indonesia penting untuk memastikan proses dialog itu berlangsung efektif dan benar-benar mewakili aspirasi rakyat Palestina.

“Yang terbaik kita mendukung tercapainya dialog dan memastikan formatnya dilakukan secara efektif,” ujar dia.

Dia mengatakan, dialog yang ideal adalah dialog yang demokratis, inklusif, dan bebas dari tekanan pihak luar. Dengan begitu, solusi perdamaian yang lahir dapat bertahan dalam jangka panjang.

“Dialog ini harus mewakili rakyat Palestina secara nyata, bukan hasil pemaksaan dari luar,” kata dia.

Dengan posisi diplomatik Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Dino berharap pemerintah dapat memainkan peran aktif untuk menghidupkan kembali solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.

Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu juga menilai langkah Indonesia dalam mendukung perdamaian Gaza perlu berhati-hati dan strategis. Dia menyoroti dua hal penting, yaitu rencana pengiriman 20 ribu pasukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan pentingnya mendorong dialog politik Israel–Palestina untuk mewujudkan two state solution.

Rencana pengiriman pasukan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump menggagas pembentukan International Stabilization Force (ISF), pasukan multinasional yang akan menjaga keamanan Gaza pasca gencatan senjata. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengirim hingga 20 ribu personel jika diminta.

Namun, Dino menilai jumlah tersebut terlalu besar dibandingkan standar operasi pasukan perdamaian dunia.

“Kalau kita lihat, penyumbang terbesar pasukan PBB saja seperti Nepal hanya sekitar 6.500 orang. Jadi 20 ribu itu kebanyakan,” ujar dia.

Dia mengingatkan, sebelum Indonesia mengirim pasukan, harus ada mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB. Tanpa itu, ISF belum memiliki legitimasi hukum internasional yang sah.