Dijadikan Bahasan di G7, Tiongkok Layangkan Kritik ke Joe Biden Dkk

14 Jun 2021, 11:44 WIB

Presiden Tiongkok Xi Jinping memberikan suaranya mengenai peraturan keamanan nasional untuk Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong pada penutupan sesi Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Balai Agung Rakyat di Beijing, Tiongkok, pada 28 Mei 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Jakarta, IDN Times - Tiongkok memperingatkan para pemimpin G7 bahwa hari-hari ketika sekelompok negara kecil menentukan nasib dunia sudah lama berlalu.

Komentar tersebut dikeluarkan juru bicara kedutaan besar Tiongkok di London, di saat para pemimpin G7 mengadakan pertemuan di Inggris. Di mana dalam kesempatan itu mereka membahas berbagai hal, termasuk banyak isu terkait Tiongkok.

“Hari-hari ketika keputusan global didikte oleh sekelompok kecil negara sudah lama berlalu,” kata seorang juru bicara kedutaan besar Tiongkok di London seperti dikutip oleh kantor berita Reuters, menurut BBC, Minggu (13/6/2021).

“Kami selalu percaya bahwa negara, besar atau kecil, kuat atau lemah, miskin atau kaya, adalah sama, dan bahwa urusan dunia harus ditangani melalui konsultasi oleh semua negara,” lanjutnya.

1. Upaya terkait Tiongkok

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Chile Sebastian Pinera di KTT G7 2019. ANTARA FOTO/Francois Mori/Pool via REUTERS

Dalam pertemuan di Inggris tersebut, para pemimpin kelompok G7 membahas banyak hal terkait Tiongkok. Salah satunya yaitu terkait pandemik COVID-19.

Sebagaimana dilaporkan CNN, para pemimpin dunia yang menghadiri pertemuan G7 pada Minggu, 13 Juni 2021, mengeluarkan seruan untuk melakukan studi baru tentang asal usul COVID-19, termasuk di Tiongkok. Seruan itu dibuat setelah laporan awal dianggap kurang karena Tiongkok menolak untuk bekerja sama.

Mereka juga sepakat dalam menentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tiongkok.

“Saya pikir kita sedang bersaing dengan China... dalam kontes dengan pemerintah otokratis di seluruh dunia, apakah demokrasi dapat bersaing dengan mereka di abad ke-21 yang berubah dengan cepat,” kata Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada konferensi pers setelah pertemuan.

2. Isu pelanggaran HAM Tiongkok

IDN Times/Uni Lubis

AS dan sekutunya telah meningkatkan tekanan pada Tiongkok terkait dugaan penindasan yang dilakukannya terhadap muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang.

Departemen Luar Negeri AS memperkirakan ada hingga 2 juta orang Uighur dan minoritas muslim lainnya telah menjalani penahanan di Xinjiang. Mereka diyakini mengalami ketidakadilan seperti kerja paksa, penyiksaan dan pelecehan seksual di pusat-pusat penahanan tersebut.

Namun Tiongkok dengan tegas membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, dan menegaskan kamp-kamp itu adalah pusat pelatihan kejuruan sukarela yang dirancang untuk membasmi ekstremisme dan terorisme agama.

“China harus mulai bertindak lebih bertanggung jawab dalam hal norma internasional tentang hak asasi manusia dan transparansi,” kata Biden pada Minggu, 13 Juni 2021.

Dalam kesempatan itu, para pemimpin G7 juga berjanji meningkatkan dan mengoordinasikan kapasitas produksi vaksin global di semua benua, meningkatkan sistem peringatan dini dan memperpendek siklus pengembangan vaksin, perawatan, serta pengujian yang aman dan efektif dari 300 hari menjadi 100 hari.

3. Build Back Better World

Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat menandatangani perintah eksekutif pada Minggu (7/2/2021). (Facebook.com/President Joe Biden)

Dalam pertemuan itu, para pemimpin juga mengadopsi rencana pengeluaran Build Back Better World (B3W) sebagai tanggapan atas skema besar-besaran Tiongkok Belt and Road Initiative (BRI).

Seperti BRI, B3W pada intinya merupakan rencana investasi untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Di mana mereka membiayai proyek kereta api, jalan, dan pelabuhan. B3W juga berupaya mendorong kemajuan di bidang kesehatan, teknologi, iklim, dan kesetaraan gender.

Biden mengaku ingin rencana Build Back Better World yang didukung AS menjadi alternatif berkualitas lebih tinggi dari Belt and Road Initiative, yang diluncurkan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 2013.