Jakarta, IDN Times - Program Presiden Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih mendapat kritik dari media internasional. Dalam wawancara khusus bersama atlantico.fr, media Prancis, Prabowo mengaku masih ada kelemahan soal komunikasi.
"Saya harus mengakui bahwa kami seharusnya bisa berkomunikasi lebih baik tentang apa yang sedang kami lakukan di Indonesia," ujar Prabowo, dikutip Senin (8/6/2026).
Prabowo mengatakan, sejumlah hal sedang dilakukan pemerintahannya. Salah satunya, ada kebijakan ekspor satu pintu.
"Perubahan berskala besar seperti ini membutuhkan pengawasan yang ketat. Saya mengadakan pertemuan dengan para menteri hampir terus-menerus untuk mengoordinasikan program-program ini," kata dia.
Sebelumnya dalam artikel The Economist, dua program unggulan pemerintahan Prabowo, yakni makan bergizi gratis (MBG) dan pembentukan 80 ribu koperasi desa menjadi sorotan. Media itu menyebut, kedua program tersebut diperkirakan menghabiskan sekitar 10 persen anggaran negara.
Menurut The Economist, sebelum perang Iran sekalipun, pengeluaran sebesar itu sudah dianggap berisiko terhadap fiskal negara. Situasi disebut semakin berat setelah krisis energi global mempersempit ruang fiskal pemerintah.
“Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis,” tulis media tersebut.
Artikel itu menyebut, pemerintah menghadapi tiga pilihan sulit, yakni memangkas proyek unggulan, mengurangi subsidi energi, atau melampaui batas defisit anggaran yang selama ini ditetapkan sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, masing-masing pilihan dinilai memiliki konsekuensi politik. Mengurangi proyek unggulan disebut bisa membuat pemerintah terlihat lemah, sementara kenaikan harga energi dikhawatirkan memicu keresahan publik.
Karena itu, The Economist menilai ada kemungkinan pemerintah memilih memperlebar defisit anggaran melebihi batas yang ditetapkan undang-undang.
Artikel tersebut juga menyoroti reaksi pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurut The Economist, investor mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo.
Media itu menyebut, pembayaran bunga utang pemerintah meningkat, sementara lembaga pemeringkat kredit disebut mulai mempertimbangkan penurunan peringkat Indonesia.
“Di bawah pemerintahan Prabowo, modal asing sebesar 6 miliar dolar AS telah keluar dan rupiah melemah 11 persen terhadap dolar, hingga menyentuh titik terendah sepanjang sejarah,” tulis artikel itu.
The Economist menilai pelanggaran terhadap batas defisit anggaran berpotensi memperburuk kondisi tersebut, karena dapat meningkatkan biaya pinjaman pemerintah.
Selain itu, artikel tersebut juga menyinggung subsidi bahan bakar yang dinilai membebani keuangan negara. Menurut media itu, subsidi energi memang populer secara politik, tetapi dianggap mendorong konsumsi di tengah situasi pasokan energi yang terbatas.
Media tersebut juga mengkritik kebijakan makan siang gratis yang diberikan secara luas. Menurut The Economist, program itu seharusnya lebih difokuskan kepada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin untuk mengatasi stunting.