Dituding Separatis, Aktivis Hong Kong Didiskualifikasi dari Pemilu

Wong mendaftarkan dirinya sebagai kandidat pada awal Oktober lalu. Ia mengaku sebagai warga negara yang tetap setia kepada Tiongkok. Hanya saja pemerintah tidak mempercayainya. Dikutip dari South China Morning Post, ia jadi satu-satunya kandidat yang didiskualifikasi atas dasar posisi politik.

Tanpa menyebut nama Wong, pemerintah menyatakan, "Kandidat tersebut tidak bisa mematuhi persyaratan dalam peraturan elektoral yang relevan, karena mengadvokasi atau mempromosikan 'penentuan nasib sendiri' berlawanan dengan isi deklarasi yang wajib diutarakan oleh kandidat guna menjunjung tinggi Hukum Dasar dan sumpah setia kepada HKSAR (Wilayah Administratif Khusus Hong Kong)."

Dikutip dari Washington Post, salah satu pejabat KPU Hong Kong yang bertanggung jawab atas diskualifikasi Wong, Laura Aron, menyebutkan ada "contoh konsisten" yang memperlihatkan Wong dan partainya, Demosisto, percaya "kemerdekaan Hong Kong merupakan sebuah pilihan".

Aron juga menyebut pihaknya "meragukan apakah Wong menerima kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok" atas Hong Kong. Juru bicara pemerintah kemudian menambahkan, keputusan melarang Wong ikut pemilu tidak berkaitan dengan "penyensoran politik, pembatasan kebebasan berpendapat, maupun penolakan terhadap hak untuk dipilih dalam pemilu, seperti yang dituduhkan oleh beberapa anggota masyarakat."

Wong menilai keputusan KPU dan pemerintah Hong Kong menunjukkan Tiongkok memanipulasi pemilu. Seperti dilaporkan The New York Times, Wong menyebut diskualifikasi itu adalah "perintah politik yang diberikan Beijing" kepada Hong Kong. Wong pun membantah dirinya melawan kedaulatan Tiongkok atau mengusung separatisme. Melalui media sosial, Wong menegaskan sikapnya masih sesuai  Konstitusi Hong Kong.

"Posisi saya adalah bahwa keputusan apa pun mengenai masa depan Hong Kong, harus diambil dalam kerangka konstitusional 'satu negara, dua sistem,'" tulisnya. "Mendukung penentuan nasib sendiri secara demokratis, tidak berarti mendukung kemerdekaan Hong Kong dari pemerintah pusat Republik Rakyat Tiongkok."

Agnes Chow, rekan Wong di Demosisto, juga dinyatakan didiskualifikasi dari pemilu Dewan Legislatif pada tahun lalu, dengan alasan sama. Dia pun membawa masalah ini ke pengadilan, dan bulan lalu hakim mengabulkan gugatannya. Menurut hakim, saat itu Chow tidak diberi kesempatan yang cukup untuk merespons tuduhan dirinya mendorong kemerdekaan dari Tiongkok.

Sementara, akademisi Ilmu Politik Ma Ngok, berpendapat pemerintah dapat memperburuk situasi dengan melakukan diskualifikasi terhadap para kandidat peserta pemilu yang dianggap menggunakan slogan berbahaya.

“Batasannya ada pada otoritas berwenang tanpa adanya standar objektif,” kata Ma, seperti dilansirSouth China Morning Post. Ia melihat akar dari demonstrasi adalah rasa tidak puas terhadap Dewan Legislatif Hong Kong yang tidak dipilih secara independen oleh masyarakat. Publik meyakini, Beijing memilih orang-orang tertentu untuk ditempatkan di lembaga tersebut.

Dalam pemilu kali ini, slogan populer yang digunakan beberapa kandidat adalah "Bebaskan Hong Kong". Otoritas Hong Kong pun mencurigai mereka mengusung kemerdekaan dari Tiongkok. Alhasil, lembaga yang bertugas mengurus pemilu di Hong Kong pun mengirimkan surat berisi permintaan, agar mereka menjelaskan maksud slogan itu dan posisi politik mereka.

Salah satu kandidat yang menerima surat itu adalah Tommy Cheung Sau-yin. Cheung, mantan aktivis pelajar, mengatakan surat itu datang pada Selasa (15/10). Ia menegaskan "Bebaskan Hong Kong" bukan berisi ide untuk memisahkan diri dari Tiongkok.

“Apa yang saya maksud adalah mengembalikan Hong Kong yang lama, di mana masyarakat menikmati berbagai jenis kebebasan dengan kandidat pemilu yang tidak diambil haknya karena pandangan politik mereka,” kata Cheung.