DK PBB Serukan Agar Konflik Ethiopia Segera Diakhiri

DK PBB menyatakan keprihatinannya yang serius terhadap dampak yang ditimbulkan akibat konflik di Ethiopia. Konflik itu telah berdampak terhadap stabilitas dan kemanan negara dan kawasan secara luas. Mereka meminta semua pihak agar bisa menahan diri dari hasutan untuk melakukan kekerasan.

“Hari ini Dewan Keamanan memecah keheningan enam bulan dan berbicara lagi dengan satu suara tentang situasi yang sangat memprihatinkan di Ethiopia,” kata Duta Besar Irlandia untuk PBB, Geraldine Byrne Nason, dikutip dari AP News.

“Untuk pertama kalinya, Dewan dengan jelas menyerukan penghentian permusuhan. Kami percaya ini harus segera terjadi, dan bahwa semua warga sipil harus dilindungi,” lanjutnya.

Pernyataan itu disusun oleh Irlandia, Kenya, Niger, Tunisia dan St Vincent dan Grenadines. Negara-negara itu dan Amerika Serikat telah menyerukan pertemuan Dewan Keamanan terbuka di Ethiopia pada Jumat sore, namun ditunda hingga awal minggu depan yang kemungkinan akan dilakukan pada hari Senin.

Para diplomat mengatakan perwakilan Uni Afrika tidak tersedia untuk berpartisipasi sehingga pertemuan itu ditunda. Peran Uni Afrika sangat besar dalam upaya penyelesaian konflik ini. DK PBB memandang, bahwa masalah Afrika butuh solusi Afrika pula.

Melansir Al Jazeera, beberapa hari sebelum pernyataan tersebut dibacakan, menuai kontroversi dari anggota DK PBB yang lain. Rusia salah satunya yang menganggap bahasa yang digunakan sangat keras.

“Kami memahami bahwa Rusia, khususnya, keberatan dengan beberapa bahasa dalam pernyataan khusus ini, tetapi presiden Dewan Keamanan muncul dan membaca pernyataan itu,” tutur Mika Hanna, koresponden Al Jazeera yang melaporkan langsung dari sekretariat PBB.

Pada akhirnya, anggota dewan mengatakan bahasa dalam pernyataan itu diperlunak setelah keberatan dari Rusia terhadap pernyataan asli yaitu “menyeru semua pihak untuk segera mengakhiri permusuhan tanpa prasyarat.”

Hanna mencatat bahwa Duta Besar Meksiko untuk PBB, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, presiden dewan untuk November, bersusah payah untuk menekankan pandangannya bahwa Dewan Keamanan tidak terpecah dalam masalah ini.

Melansir Reuters, aliansi faksi oposisi Ethiopia yang baru dibentuk, pada hari Jumat berencana untuk menjatuhkan Perdana Menteri Abiy Ahmed dengan paksa atau negosiasi untuk kemudian membentuk pemerintahan transisi.

Aliansi itu diumumkan oleh para pemimpin faksi di Washington meskipun ada seruan dari para pemimpin Afrika dan negara Barat untuk gencatan senjata nasional, ketika pasukan federal memerangi Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) yang berbasis di utara dan sekutunya.

Pemerintah yang sudah terlibat dalam perang selama setahun melawan pasukan utara, menolak pembentukan aliansi itu sebagai aksi dan menuduh beberapa anggota melakukan kekerasan etnis di masa lalu.

Pemberontak Tigray mengancam akan menuju ke Addis Ababa. Sementara itu, tentara Ethiopia pada hari Jumat meminta mantan personel untuk bergabung kembali dengan militer untuk memerangi mereka, kata media pemerintah.