Jakarta, IDN Times - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengutuk eksekusi empat aktivis pro-demokrasi oleh junta militer Myanmar.
Empat aktivis ini juga merupakan pendukung Aung San Suu Kyi, eks pemimpin de facto Myanmar yang digulingkan dalam kudeta pada 1 Februari 2021 lalu. Mereka adalah eks anggota parlemen Phyo Zeya Thaw, penulis dan aktivis Ko Jimmy, Hla Myo Aung, dan Aung Thura Zaw.
Dalam sebuah pernyataan yang disetujui oleh 15 anggota, DK PBB menyerukan dialog dan rekonsiliasi yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar.
“Kami menyerukan agar Myanmar membebaskan semua tahanan termasuk Presiden Win Myint dan pemimpin Aung San Suu Kyi,” sebut pernyataan dari DK PBB, dikutip dari CNN, Jumat (29/7/2022).
DK PBB juga meminta agar semua kekerasan dihentikan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan akses bantuan kemanusiaan secara penuh.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyampaikan kekecewaan dari Indonesia atas eksekusi mati empat aktivis yang dilakukan oleh junta militer Myanmar.
“Presiden RI Joko Widodo menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan dari Lima Poin Konsensus, termasuk hukuman mati terhadap tahanan politik,” kata Menlu Retno dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI.
Menlu Retno kembali menegaskan bahwa adanya eksekusi mati empat aktivis ini merupakan kemunduran, bukan kemajuan dari implementasi Lima Poin Konsensus.
“Semua perkembangan, menunjukkan tidak adanya komitmen Junta militer Myanmar dalam meng-implementasikan Lima Poin Konsensus,” tegas Menlu Retno.
Pekan ini, ASEAN Ministerial Meeting akan digelar di Phnom Penh, Kamboja. Menlu Retno pun akan hadir di pertemuan tersebut.
“Saya sendiri mengusulkan bahwa pertemuan AMM awal Agustus ini, harus secara khusus membahas perkembangan terakhir di Myanmar,” ucap Menlu Retno lagi.
Pasalnya, sudah lebih dari 1,5 tahun Lima Poin Konsensus disepakati dan tidak ada progres signifikan dari implementasi konsensus tersebut.