Eks Kapolri Apresiasi Prabowo Tak Intervensi Kasus Penyadapan Polri
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto disebut tidak akan mengintervensi proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Polri. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11/2026).
Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Da’i Bachtiar, salah satu yang hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan, Prabowo menyampaikan sikap tersebut dalam pertemuan yang turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan sejumlah pejabat negara lainnya.
Da’i menilai pernyataan Prabowo penting karena memberikan dukungan kepada penyidik untuk menuntaskan perkara tanpa campur tangan dari pemerintah. Ia bahkan mengaku bangga mendengar sikap Presiden yang memilih tidak mencampuri urusan hukum.
“Kalau masalah hukum saya tidak bisa campur tangan,” kata Da’i, mengutip pernyataan Prabowo dalam wawancara di program Real Talk with Uni Lubis IDN Times, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan di Hambalang itu juga menjadi ruang bagi para mantan Kapolri untuk menyampaikan dukungan terhadap pengusutan kasus penyadapan. Mereka berharap proses hukum berjalan tuntas, tetapi tetap dilakukan secara profesional dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas Polri.
1. Prabowo tegaskan tak akan campuri proses hukum
Presiden Prabowo Subianto menerima mantan Kapolri termasuk Tito Karnavian di Hambalang sore ini. (Dok. Youtube Setpres). Da’i menjelaskan, Prabowo lebih banyak mendengarkan masukan dari para mantan Kapolri dalam pertemuan tersebut. Presiden juga mencatat sejumlah hal yang disampaikan para senior Polri.
Dalam forum itu, Da’i menyampaikan apresiasi kepada Prabowo atas perhatian pemerintah terhadap institusi kepolisian. Ia menilai dukungan Presiden turut berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap Polri.
Da’i membandingkan capaian kepercayaan publik pada masa para mantan Kapolri menjabat dengan kondisi saat ini. Menurut dia, pada era kepemimpinan mereka, mencapai tingkat kepercayaan publik hingga 60 persen saja bukan perkara mudah. Sementara itu, ia menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap Polri belakangan telah mencapai 80 persen.
Namun, pembahasan utama dalam pertemuan tersebut juga menyentuh kasus dugaan penyadapan yang sedang ditangani Polri. Da’i mengatakan para mantan Kapolri mendukung langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ia mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dugaan pelanggaran di internal institusinya sendiri, termasuk ketika perkara tersebut menyeret pejabat senior.
Menurut Da’i, tidak mudah bagi seorang pimpinan institusi untuk membuka dugaan pelanggaran yang melibatkan orang-orang di dalam organisasinya. Karena itu, ia dan para purnawirawan mendukung proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
2. Para mantan Kapolri minta kasus diusut tuntas
Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan sembilan mantan Kapolri bertemu Presiden Prabowo di Hambalang, Minggu (8/11/2026)/ (dok Kemendagri) Da’i mengatakan, dukungan para mantan Kapolri terhadap pengusutan kasus penyadapan disampaikan dengan sejumlah prinsip. Salah satunya adalah equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.
Ia menegaskan, proses hukum harus berlaku bagi siapa pun tanpa melihat jabatan maupun posisi orang yang terlibat. Namun, asas praduga tak bersalah juga harus tetap dijunjung selama proses peradilan belum menghasilkan putusan.
“Jadi kalau tidak juga sudah sebelum ada keputusan dari pengadilan kita tidak mengatakan salah seseorang itu,” ujarnya.
Selain itu, Da’i mengingatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penanganan perkara. Menurut dia, pengusutan harus dilakukan sampai tuntas, tetapi tidak boleh membuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat terganggu.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga soliditas di tubuh Polri. Sebab, kasus tersebut melibatkan sejumlah pejabat internal sehingga berpotensi memengaruhi hubungan dan koordinasi di dalam institusi.
Da’i berharap proses penegakan hukum tetap berjalan secara proporsional. Dengan begitu, pengusutan dugaan penyadapan dapat dilakukan tanpa menghambat tugas Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
3. Da’i apresiasi keberanian Kapolri ungkap pelanggaran internal
Eks Kapolri Da’i Bachtiar dalam wawancara Real Talk with Uni Lubis by IDN Times. (IDN Times/Rendy Anwar) Sebelum pertemuan di Hambalang, Da’i mengaku telah mengetahui kasus tersebut setelah menghadiri sebuah kegiatan Divisi Humas Polri. Ia kemudian mendapat penjelasan langsung dari Kapolri mengenai temuan dugaan penyadapan di internal kepolisian.
Da’i mengatakan, Kapolri menghubunginya melalui telepon pada sore hari dan menjelaskan perkara yang sedang ditangani. Ia sempat memastikan apakah informasi tersebut benar-benar didukung fakta.
Setelah mendapat penjelasan, Da’i menyarankan agar perkara ditangani sesuai hukum dan bukti yang ditemukan. Ia juga menyampaikan dukungan agar proses penegakan hukum tidak berhenti di tengah jalan.
Baginya, keberanian mengungkap dugaan pelanggaran di dalam institusi sendiri merupakan hal yang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap orang yang diduga terlibat tetap harus diperlakukan sesuai prinsip hukum.
Da’i berharap penanganan perkara tersebut menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat profesionalisme sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
