Donald Trump Tunjuk Pengacara Pribadi Pimpin Departemen Kehakiman AS

Todd Blanche dan Emil Bove memiliki pengalaman yang cukup mumpuni sebelum bergabung dengan tim pengacara Trump. Melansir Vox, Keduanya adalah mantan jaksa federal yang telah berkarir selama 9 tahun sebelum berpindah ke praktik hukum privat. Mereka kemudian menjadi pembela utama Trump dalam kasus uang tutup mulut di New York meski akhirnya kalah dalam persidangan tersebut.

John Sauer, yang ditunjuk sebagai Solicitor General, memiliki rekam jejak yang tak kalah impresif. Sauer adalah mantan asisten Hakim Agung Antonin Scalia dan pernah menjabat sebagai Solicitor General Missouri. Ia berhasil memenangi kasus di Mahkamah Agung yang memberi Trump kekebalan hukum atas tindakannya selama menjadi presiden.

Ketiga pengacara ini dianggap memiliki kualifikasi yang mumpuni berdasarkan pengalaman kerja mereka. Mereka memiliki pemahaman yang sangat baik tentang cara kerja Departemen Kehakiman dan sudah terbiasa dengan lingkungan pengacara federal senior.

Semua penunjukan ini masih memerlukan persetujuan dari Senat AS sebelum resmi menjabat. Namun, Trump bisa menghindari proses persetujuan ini dengan menggunakan penunjukan sementara saat Senat sedang reses atau metode lain. Bove dapat langsung menjabat karena posisinya tidak memerlukan konfirmasi Senat.

Departemen Kehakiman AS secara historis dikenal sebagai lembaga yang independen dari pengaruh politik. Meski dipimpin oleh pejabat politik yang menentukan prioritasnya, ada norma kuat yang menghalangi campur tangan Gedung Putih dalam keputusan penuntutan.

Namun, Trump dinilai memandang Departemen Kehakiman sebagai lembaga yang bertugas melindungi kepentingan pribadinya. Hal ini terlihat dari sikapnya yang sering mengkritik Jeff Sessions, jaksa agung di periode pertamanya. Trump menganggap Sessions tidak maksimal melindunginya saat investigasi campur tangan Rusia yang dipimpin Robert Mueller.

Dick Durbin, Senator senior dari Partai Demokrat, mengkritik keras penunjukan ini.

"Pemilihan ini menunjukkan Donald Trump berniat menjadikan Departemen Kehakiman sebagai senjata untuk balas dendam. Donald Trump memandang Departemen Kehakiman sebagai firma hukum pribadinya selama masa jabatan pertamanya, dan orang pilihannya ini siap melakukan perintahnya," ujarnya dikutip The Guardian. 

NPR mencatat Trump telah membuat lebih dari 100 ancaman untuk menuntut orang-orang yang dianggapnya musuh. Ia berjanji akan menunjuk jaksa khusus untuk menyelidiki mantan Presiden AS, Joe Biden dan keluarganya. Trump juga menuduh kritikus Republikan, Liz Cheney melakukan pengkhianatan dan mengancam akan menggelar pengadilan militer yang ditayangkan televisi.

Penunjukan ini membawa implikasi serius mengingat besarnya wewenang posisi-posisi tersebut. Sebagai Wakil Jaksa Agung, Blanche akan mengawasi 93 jaksa wilayah AS yang menangani mayoritas penuntutan federal di seluruh negeri.

Sebagai Solicitor General, Sauer akan bertugas mewakili pemerintah di Mahkamah Agung AS. Ia akan memiliki wewenang menentukan strategi hukum dan memutuskan kasus-kasus yang akan diajukan banding. Sebelumnya, Sauer pernah membuat pernyataan kontroversial. Menurutnya, secara hipotesis presiden bisa memerintahkan tim SEAL untuk membunuh rival politik.

Pengalaman kerja ketiga pengacara ini justru menimbulkan kekhawatiran baru. Mereka sangat memahami cara kerja internal Departemen Kehakiman, berbeda dengan Gaetz yang merupakan orang luar dan hanya dikenal dengan aksi-aksi politiknya. Pemahaman mendalam ini membuat mereka berpotensi lebih efektif dalam menjalankan agenda balas dendam Donald Trump.