Dukung Efisiensi, BGN Tak Lagi Distribusikan MBG di Luar Hari Sekolah

Sony mengatakan pola yang diubah salah satunya terkait waktu pembagian MBG. Semula MBG diberikan enam hari, kini menjadi lima hari. Porsi makanan ini juga diberikan hanya ketika hari sekolah. Sementara hari libur tak diberikan.

"Yang semula 6 hari, menjadi 5 hari, dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya misalkan libur, nggak lagi ya atau tidak misalkan kegiatan di luar sekolah, maka dia tidak diberikan MBG," ucapnya.

Selain itu, kata Sony, tidak ada lagi sistem bundling. Di mana jatah MBG di hari libur dibagikan beberapa hari sebelumnya, saat hari sekolah.

"Kemudian, yang kedua, kalau kemarin kita mengenal adanya bundling begitu ya. Bundling itu contoh misalkan, hari Rabu, Kamis libur, maka hari Selasa itu MBG-nya dimakan di tempat dan yang untuk libur itu dikasih yang eee apa namanya paket-paket, paket-paket yang dibawa ya. Nah sekarang sudah tidak lagi. Nah ini adalah wujud dari kita menerapkan efisiensi anggaran," jelasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang memastikan, BGN mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat efektivitas penggunaan anggaran negara melalui pola belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran.

“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujar Nanik dalam keterangan tertulis di Jakarta, hari ini.

Nanik menjelaskan, sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BGN berjalan sangat baik dalam memastikan keberlanjutan program MBG sebagai salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam APBN 2026, pagu anggaran resmi BGN tercatat sebesar Rp268 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Hingga 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan program tetap berjalan optimal meski dilakukan penyesuaian efisiensi pada sejumlah pos operasional.

Menurut Nanik, efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program agar semakin tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” tutup Nanik.