Jakarta, IDN Times - Economic Community of West African (ECOWAS), pada Minggu (15/12/2024), mengadakan KTT ke-66 di Abuja, Nigeria. Pertemuan ini membahas mengenai rencana keluarnya negara pimpinan militer di Afrika Barat, yakni Mali, Burkina Faso, dan Niger.
Hubungan ECOWAS dengan negara pimpinan militer tersebut terus menegang menyusul sanksi dan rencana operasi militer. Namun, belakangan ini, ECOWAS terus melunak dan mengupayakan dialog untuk mencegah ketiga negara tersebut keluar dari blok.
Kepala Komisi ECOWAS, Omar Touray, mengatakan bahwa keluarnya Burkina Faso, Mali, dan Niger akan menghambat persatuan, kerja sama ekonomi, dan keamanan antarnegara di kawasan Afrika Barat.
"Keluarnya negara-negara pimpinan militer di Afrika Barat akan sangat disesalkan. Namun, kami berniat mengupayakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Kami memutuskan untuk menjadwalkan periode transisi mulai 29 Januari hingg 29 Juli 2025," terangnya, dilansir Deutsche Welle.
Ia menambahkan, selama masa transisi ECOWAS berniat membukakan pintu bagi ketiga negara tersebut. Touray menambahkan komitmen ini untuk menjaga persatuan dan perdamaian di kawasan Sahel.
Pada Jumat (13/12/2024), Mali, Niger, dan Burkina Faso memastikan diri akan keluar dari ECOWAS. Ketiga negara tersebut mengatakan tidak akan bergabung kembali ke blok Afrika Barat tersebut dan keputusan ini tidak dapat diganggugugat.
"Ketiga negara mengungkapkan keputusan yang tidak dapat diganggu soal penarikan diri dari ECOWAS. Kami berkomitmen untuk melanjutkan refleksi diri bahwa keluar dari blok ini sudah sesuai dengan kepentingan rakyat," tuturnya, dikutip Vanguard News.
Sementara itu, Mali, Burkina Faso, dan Niger mengungkapkan rencana pembebasan visa dan izin tinggal bagi negara-negara ECOWAS. Kebijakan itu akan diterapkan setelah ketiganya resmi keluar dari blok ECOWAS.
Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk solidaritas dan persaudaraan antara negara Afrika Barat. Ketiga negara pimpinan junta militer itu rencananya akan keluar dari keanggotaan ECOWAS mulai Januari 2025.
Pada Senin (9/12/2024), Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye mengungkap bahwa terdapat progres dalam mediasi negara pimpinan junta militer dan ECOWAS.
"Saya sudah membuat progres dengan misi ini. Tidak ada yang dapat mencegah Alliance of Sahel States (ASS) karena aliansi ini sudah ada dan ini adalah respons situasi keamanan di negara-negara tersebut. Pada saat yang sama, ini tidak dipandang sebagai disintegrasi dari ECOWAS," ungkapnya, dilansir RFI.
Pada pertemuan di Qatar, Faye juga mengungkapkan dukungan negara lain untuk berinvestasi di Senegal. Ia mengaku akan membuka negaranya untuk meningkatkan standar sosial dan kerja sama yang saling menguntungkan.