Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
WhatsApp Image 2025-07-11 at 09.56.43.jpeg
Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon saat ditemui dalam acara Sub-forum of the Ministerial Meeting of the Global Civilation di Beijing, China (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

  • RI tetap kedepankan prosperity approach

  • Ungkap bagaimana hubungan RI-China

  • Upaya diplomatik RI belum berhasil

Beijing, IDN Times - Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon menanggapi kebijakan Amerika Serikat yang mengenakan tarif dagang untuk Indonesia sebesar 32 persen mulai 1 Agustus 2025. Ia berharap hubungan yang sejajar antar masing-masing negara di dunia.

Fadli Zon menegaskan, Indonesia tidak mau ada satu negara yang memperoleh keuntungan besar, tapi negara yang lainnya hanya dieksploitasi. Ini sekaligus menyikapi penerapan tarif resiprokal Presiden Donald Trump yang diberlakukan ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Demikian disampaikan Fadli Zon saat ditemui dalam acara Sub-forum of the Ministerial Meeting of the Global Civilation di Beijing, China, Jumat (11/7/2025).

"Jangan sampai yang satu mendapatkan keuntungan, yang lain hanya dieksploitasi. Hubungan yang sejajar inilah yang kita harapkan dengan negara-negara manapun," kata dia.

1. RI tetap kedepankan prosperity approach

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon saat ditemui dalam acara Sub-forum of the Ministerial Meeting of the Global Civilation di Beijing, China (IDN Times/Amir Faisol)

Fadli menegaskan, prinsip yang digunakan Indonesia adalah pendekatan kesejahteraan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan apakah akan menggunakan strategi khusus termasuk memperkuat kembali kerja sama dengan China dalam menghadapi tarif 32 persen oleh Trump.

"Kalau prinsip Indonesia ini adalah bagaimana pendekatan kita itu pendekatan kesejahteraan, prosperity approach," kata dia.

Menurut dia, semua bisa mendapatkan benefit dari hubungan-hubungan yang ada termasuk dalam hubungan perdagangan antar negara.

"Karena dalam konteks politik luar negeri yang paling penting adalah mendahulukan kepentingan nasional. National interest first," imbuh dia.

2. Ungkap bagaimana hubungan RI-China

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon saat ditemui dalam acara Sub-forum of the Ministerial Meeting of the Global Civilation di Beijing, China (IDN Times/Amir Faisol)

Kendati, Fadli Zon menambahkan, hubungan RI dan China selama ini berjalan baik. China merupakan negara yang besar dan juga partner bisnis perdagangan yang sangat besar bagi RI.

Selain itu, secara budaya dan peradaban, RI juga mempunyai persinggungan yang cukup panjang dengan China. Berbagai artefak perdagangan dari dinasti Han dan The Five Dynasties and Ten Kingdoms China juga banyak ditemukan di Indonesia.

"Jadi itu menunjukkan bukti-bukti bahwa kita sudah lama berhubungan dengan Tiongkok dalam perdagangan," kata Fadli Zon.

Kedekatan budaya RI dan China ini kata dia termasuk akan jadi bagian sub materi yang turut dibahas dalam penulisan ulang sejarah—proyek yang ditargetkan rampung pada HUT ke-80 RI.

"Itu juga di dalam buku sejarah termasuk yang nanti akan dibahas. Dengan persentuhan dengan Tiongkok, persentuhan dengan India, dengan Timur Tengah, dan lain-lain di dalam sejarah kita," kata dia.

3. Upaya diplomatik RI belum berhasil

Presiden Donald Trump (https://unsplash.com)

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS) melalui berbagai proposal negosiasi dan kerja sama bilateral guna mendukung perundingan tarif resiprokal.

Namun, upaya diplomatik tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil. Presiden AS, Donald Trump, menetapkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus.

Berdasarkan, dokumen yang diperoleh IDN Times menunjukkan, proposal awal yang diajukan, RI menyampaikan sejumlah komitmen strategis, termasuk penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, penguatan perdagangan digital, serta pendalaman kerja sama di sektor keamanan dan investasi.

Salah satu poin penting adalah penurunan tarif bea masuk produk asal AS hingga mendekati nol persen, tanpa penerapan kuota impor untuk seluruh produk dari AS. RI juga berkomitmen mencabut berbagai pungutan yang dianggap memberatkan produk impor AS, terutama jika tarif itu melebihi tarif untuk produk sejenis di dalam negeri. Namun, semua proposal yang diajukan diabaikan dan Trump tetap mengenakan tarif 32 persen.

Editorial Team