Saat Indonesia Tawarkan Pemanis, Trump Balas dengan Tarif 32 Persen
- Indonesia menawarkan penurunan tarif bea masuk produk AS hingga mendekati nol persen, tanpa penerapan kuota impor untuk seluruh produk dari AS.
- Komitmen Indonesia untuk menghapus tarif dan kewajiban deklarasi atas impor produk digital, serta mempererat kerja sama strategis dengan Amerika Serikat di bidang maritim dan militer.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS) melalui berbagai proposal negosiasi dan kerja sama bilateral guna mendukung perundingan tarif resiprokal.
Namun, upaya diplomatik tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil. Presiden AS, Donald Trump, menetapkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus.
Dokumen yang diperoleh IDN Times menunjukkan, dalam proposal awal yang diajukan, Pemerintah Indonesia menyampaikan sejumlah komitmen strategis, termasuk penghapusan hambatan tarif dan nontarif, penguatan perdagangan digital, serta pendalaman kerja sama di sektor keamanan dan investasi.
1. Cabut berbagai pungutan atas produk AS hingga penyelesaian hambatan nontarif
Salah satu poin penting adalah penurunan tarif bea masuk produk asal AS hingga mendekati nol persen, tanpa penerapan kuota impor untuk seluruh produk dari AS. Selain itu, Indonesia berkomitmen mencabut berbagai pungutan yang dianggap memberatkan produk impor AS, terutama jika tarif tersebut melebihi tarif untuk produk sejenis di dalam negeri.
"Mencabut pajak, biaya, atau pungutan pada produk AS yang melebihi yang dikenakan pada produk sejenis dalam negeri," ungkap dokumen tersebut.
Mengenai hambatan nontarif, Pemerintah Indonesia juga memberikan relaksasi terhadap sejumlah regulasi impor yang selama ini menjadi perhatian AS, termasuk pelonggaran aturan untuk produk tertentu dengan pengecualian impor babi dan pakaian bekas.
2. Komitmen Indonesia di sektor perdagangan dan teknologi digital
Komitmen lainnya datang dari sektor perdagangan dan teknologi digital. Indonesia sepakat menghapus tarif dan kewajiban deklarasi atas impor produk digital, tidak mengenakan bea atas transmisi elektronik, serta menjamin kelancaran arus data lintas batas dengan AS.
Selain itu, pemerintah memastikan bahwa penyedia layanan digital asal AS tidak diwajibkan untuk mendukung media lokal melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, atau skema bagi hasil.
“Tidak mewajibkan penyedia layanan digital AS untuk mendukung media lokal melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, atau skema bagi hasil," tulis dokumen tersebut.
3. Kerja sama di sektor keamanan hingga perluas investasi asal AS
Sementara itu, dari sisi keamanan nasional, pemerintah berkomitmen mempererat kerja sama strategis dengan Amerika Serikat di bidang maritim dan militer, serta meningkatkan pengawasan perbatasan di wilayah-wilayah sensitif seperti Laut China Selatan.
"Kerja sama yang lebih erat dengan AS dalam ekonomi dan keamanan melalui kebijakan maritim, kecuali percepatan ratifikasi perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) RI-Vietnam. Kemudian pengendalian ekspor, peningkatan kolaborasi militer, penggunaan teknologi komunikasi yang aman, serta penguatan pengawasan dan kontrol perbatasan, khususnya di Laut China Selatan," tulis dokumen itu.
Selain itu, dalam bidang ekonomi, Indonesia mendorong kerja sama komersial di sektor mineral kritis, energi, industri, dan investasi strategis. Pemerintah juga membuka peluang yang lebih luas bagi masuknya produk dan investasi asal AS ke pasar Indonesia.
