AS: Keanggotaan Penuh di PBB Tidak Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina
bendera Palestina (unsplash.com/Ömer Yıldız)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan bahwa resolusi PBB yang merekomendasikan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB tidak akan membantu mencapai solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
“Kami tidak melihat bahwa melakukan resolusi di Dewan Keamanan akan membawa kita ke titik di mana kita dapat menemukan solusi dua negara di masa depan,” kata Thomas-Greenfield pada Rabu (17/4/2024).
Namun, dia menambahkan bahwa Presiden AS Joe Biden dengan tegas mendukung solusi dua negara dan Washington berupaya mewujudkannya sesegera mungkin.
1. DK PBB diperkirakan akan lakukan pemungutan suara soal Palestina jadi anggota penuh PBB
Para diplomat mengatakan, Otoritas Palestina (PA) tampaknya akan mendorong Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara untuk melakukan pemungutan suara, paling cepat pada Kamis (18/4/2024), mengenai rancangan resolusi yang merekomendasikan Palestina untuk menjadi anggota penuh badan dunia tersebut.
Anggota Dewan Keamanan Aljazair mengedarkan rancangan teks tersebut pada Selasa (16/4/2024) malam.
"Mengenai masalah apakah permohonan tersebut memenuhi seluruh kriteria keanggotaan. Komite tidak dapat membuat rekomendasi dengan suara bulat kepada Dewan Keamanan," tulis komite dalam laporannya, dikutip Reuters.
Permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan Keamanan, termasuk AS yang dapat memberikan hak veto, dan sedikitnya dua pertiga dari 193 anggota Majelis Umum.
Baca Juga: Spanyol, Irlandia dan Norwegia Bersiap Akui Kedaulatan Palestina
2. Hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina
Editor’s picks
Hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina sejak penandatanganan Perjanjian Oslo antara Israel dan PA pada awal 1990-an.
Salah satu hambatannya adalah perluasan pemukiman Israel. Selain itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, juga mengatakan bahwa PA belum memenuhi kriteria yang disyaratkan untuk menjadi negara.
PA, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, menjalankan pemerintahan mandiri yang terbatas di Tepi Barat dan merupakan mitra Israel dalam Perjanjian Oslo. Pada 2007, Hamas menggulingkan PA dari kekuasaan di Jalur Gaza.
3. Negara Arab minta PBB dukung upaya Palestina jadi anggota penuh
Sementara itu, sekelompok negara Arab anggota PBB telah menulis surat kepada anggota Dewan Keamanan PBB , yang memohon agar mereka mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
“Waktunya telah tiba untuk memperbaiki kesalahan bersejarah ini dan memenuhi hak asasi rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri, kedaulatan, dan kenegaraan,” tulis negara-negara Arab dalam sebuah pernyataan, dikutip Al Jazeera.
“Setidaknya, kami memohon kepada anggota Dewan untuk tidak menghalangi inisiatif penting ini," tambah pernyataan itu.
Mereka menekankan, segala sesuatu yang kurang dari itu akan menjadi pengingkaran yang jelas atas tanggung jawab Dewan untuk menegakkan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
