Inggris Akan Tetapkan Wagner sebagai Teroris
bendera Inggris (unsplash.com/Rodrigo Santos)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Inggris akan melarang tentara bayaran asal Rusia Wagner dengan menyatakannya sebagai organisasi teroris. Rancangan yang akan diajukan ke Parlemen pada Rabu (6/9/2023) memungkinkan aset kelompok tersebut dikategorikan sebagai properti teroris dan disita.
Selain itu, menjadi anggota atau mendukung Wagner akan dikategorikan sebagai tindakan ilegal.
Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman, mengatakan bahwa Wagner merupakan organisasi kekerasan dan destruktif yang bertindak sebagai alat militer Rusia di bawah pimpinan Vladimir Putin di luar negeri.
“Aktivitas destabilisasi yang dilakukan Wagner hanya akan terus mendukung tujuan politik Kremlin. Mereka adalah teroris, jelas dan sederhana, dan perintah pelarangan ini memperjelas hal itu dalam hukum Inggris," kata Braverman, dikutip dari BBC.
1. Wagner dituduh melakukan sejumlah kejahatan di medan perang
Wagner telah memainkan peran penting dalam invasi Rusia ke Ukraina, serta beroperasi di Suriah dan negara-negara di Afrika termasuk Libya dan Mali. Pasukannya juga dituduh melakukan sejumlah kejahatan, termasuk membunuh dan menyiksa warga Ukraina.
Pada 2020, Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Wagner telah menanam ranjau darat di sekitar ibu kota Libya, Tripoli. Inggris pada Juli juga menuding kelompok tersebut telah melakukan eksekusi dan penyiksaan di Mali dan Republik Afrika Tengah.
Pendiri Wagner, Yevgeny Prigozhin, yang meninggal bulan lalu dalam kecelakaan pesawat, telah mendapat sanksi dari Inggris bersama komandan utamanya yang ikut serta dalam perang Rusia di Ukraina.
Melalui undang-undang anti-teror, Inggris akan menempatkan Wagner setara dengan organisasi terlarang lainnya di Inggris seperti Hamas, ISIS, Al-Qaeda dan Boko Haram.
Baca Juga: Usai Temui Putin, Erdogan Yakin Rusia Akan Lanjutkan Ekspor Gandum
2. Parlemen telah lama mendesak pemerintah untuk melarang Wagner
Editor’s picks
Undang-Undang Terorisme tahun 2000 memberi wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk melarang organisasi, jika organisasi tersebut diyakini terlibat terorisme.
Dengan perintah larangan ini, pemerintah akan mengkriminalisasi setiap tindakan yang mendukung kelompok, termasuk mengatur pertemuan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan organisasi atau mengibarkan bendera atau logonya. Mereka yang melanggar aturan tersebut dapat dikenai hukuman 14 tahun penjara atau denda hingga 5 ribu poundsterling (sekitar Rp96 juta).
Selama beberapa bulan terakhir, Inggris telah mendapat tekanan dari anggota parlemen untuk melarang kelompok tersebut.
Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri bayangan dari Partai Buruh David Lammy mendesak pemerintah untuk melarang Wagner, dengan mengatakan bahwa kelompok itu bertanggung jawab atas kekejaman di Ukraina dan di seluruh dunia.
"Ini sudah lama tertunda, tetapi pemerintah akhirnya mengambil tindakan. Sekarang pemerintah harus mendesak dibentuknya Pengadilan Khusus untuk mengadili Putin atas kejahatan agresinya," tulis Lammy di media sosial, yang menyambut rancangan perintah tersebut pada Selasa.
3. Larangan memberikan dasar hukum bagi warga Ukraina untuk menuntut Wagner
Meski Kementerian Luar Negeri sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap kelompok Wagner, namun Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan anggota parlemen Konservatif Alicia Kearns mengatakan bahwa tindakan itu belum cukup.
"Sanksi itu saja tidak cukup, Inggris perlu melarang kelompok Wagner karena mereka adalah organisasi teroris," kata Kearns.
Dalam laporan yang dikeluarkan oleh komitenya, pemerintah Inggris disebut sangat berpuas diri dan kurang memahami pengaruh Wagner di luar Eropa, khususnya di negara-negara Afrika
Menurut koresponden Keamanan BBC Frank Gardner, kelompok Wagner telah melemah usai pemberontakan singkat pada Juni dan kematian Prigozhin. Larangan terhadap kelompok tersebut melalui undang-undang akan mempersulit anggotanya untuk memindahkan uang mereka.
Hal ini akan memberikan dasar hukum bagi warga Ukraina dan negara lain, guna menuntut kelompok tersebut atas potensi kompensasi miliaran poundsterling melalui pengadilan Inggris.
Baca Juga: Rusia Akan Rekrut Warga Asing untuk Tambah Pasukan Perang
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
