PBB: 183 Orang Tewas Akibat Konflik Ethiopia Sepanjang Juli 2023
ilustrasi rakyat Afrika (unsplash.com/Ninno JackJr)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, sedikitnya 183 orang tewas akibat bentrokan antara pasukan militer dan kelompok milisi di wilayah Amhara, Ethiopia, sepanjang Juli 2023.
“Kami sangat prihatin dengan memburuknya situasi hak asasi manusia di beberapa wilayah di Ethiopia,” kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Marta Hurtado, pada Selasa (29/8/2023).
“Di wilayah Amhara, menyusul meningkatnya bentrokan antara militer Ethiopia dan milisi regional Fano, dan deklarasi keadaan darurat pada tanggal 4 Agustus, situasinya semakin memburuk. Setidaknya 183 orang tewas dalam bentrokan sejak Juli," tambah dia, dikutip dari France24.
1. Otoritas umumkan keadaan darurat selama enam bulan pasca konflik
Pada April, pemerintah federal mengumumkan bakal membubarkan pasukan regional di seluruh negeri. Tindakan tersebut memicu protes dari kelompok nasionalis Amhara yang mengatakan hal itu akan melemahkan wilayah mereka.
Bentrokan kemudian meletus pada awal Juli antara tentara nasional dan pejuang lokal yang dikenal sebagai Fano. Situasi ini mendorong pihak berwenang di Addis Ababa pada 4 Agustus mengumumkan keadaan darurat selama enam bulan.
Hurtado mengatakan, status tersebut memberilan kewenangan luas bagi pihak berwenang untuk menangkap tersangka tanpa perintah pengadilan, memberlakukan jam malam, dan melarang pertemuan publik.
Baca Juga: Komunitas LGBTQ+ Ethiopia Hadapi Kekerasan dan Ancaman di TikTok
2. Lebih dari seribu orang ditangkap oleh militer
Hurtado juga mengungkapkan, lebih dari seribu orang telah ditangkap di seluruh negeri. Banyak dari mereka yang ditahan adalah anak muda asal etnis Amhara, yang dicurigai sebagai pendukung pemberontak.
Editor’s picks
"Sejak awal Agustus, penggeledahan massal dari rumah ke rumah dilaporkan telah dilakukan, dan setidaknya tiga jurnalis Ethiopia yang meliput situasi di wilayah Amhara telah ditahan," ujarnya.
PBB mengatakan, para tahanan ditahan di pusat penahanan darurat tanpa fasilitas dasar. Badan tersebut menyerukan agar para tahanan segera dibebaskan dan berharap pihak berwenang dapat menghentikan penangkapan massal tersebut.
“Kami menyerukan kepada pihak berwenang untuk menghentikan penangkapan massal, memastikan bahwa setiap perampasan kebebasan ditinjau secara hukum, dan membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang," desak Hurtado.
"Kami menyerukan semua aktor untuk menghentikan pembunuhan, pelanggaran dan pelanggaran lainnya," tambah Hurtado.
3. Ethiopia dianggap sering membatasi pihak luar untuk menyelidiki pelanggaran HAM
Dua orang dokter mengatakan, sedikitnya empat orang tewas dalam pertempuran terbaru yang terjadi di kota Debre Tabor pada Minggu (27/8/2023). Bentrokan itu terjadi sekitar seminggu setelah militer Ethiopia memasuki kota tersebut.
Menurut kesaksian salah satu dokter, dia melihat empat orang tewas dan banyak lainnya terluka, termasuk ayah mertuanya yang ditembak di dada oleh pria tak dikenal di dekat rumahnya, dilansir Reuters.
Sementara itu, dokter lainnya mengatakan bahwa sedikitnya tujuh orang tewas, yaitu tiga warga sipil dan empat petugas polisi.
Mengutip ABC News, pemerintahan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed telah berjuang selama bertahun-tahun untuk membendung berbagai konflik yang dipicu oleh perbedaan etnis.
Negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Afrika itu telah lama dipandang sebagai mitra keamanan yang penting di Tanduk Afrika. Namun, pemerintah kerap mengkritik atau membatasi upaya pihak luar, termasuk PBB, untuk menyelidiki pelanggaran yang terjadi selama konflik.
Baca Juga: Sudan Tolak Pembicaraan Damai di Ethiopia
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
