Manila, IDN Times - Pemerintah Filipina memutuskan untuk tetap melanjutkan kebijakan lockdown menyusul lonjakan kasus COVID-19 akhir-akhir ini. Bahkan adanya lonjakan kasus di ibukota Manila menyebabkan berbagai rumah sakit kewalahan dalam menangani pasien yang terus berdatangan.
Bahkan sebelumnya saat perayaan Paskah, pemerintah setempat mengharuskan kegiatan ibadah diselenggarakan seluruhnya secara daring. Serta melarang adanya perkumpulan massa di tempat umum.
Pada hari Senin (05/04/2021) Pemerintah Filipina melalui Presiden Rodrigo Duterte kembali memperpanjang kebijakan lockdown di negaranya. Namun kali ini pemberlakuan kebijakan pembatasan akan dilakukan di wilayah Metro Manila dan empat provinsi yang berada di sekitarnya yang memiliki penduduk sebesar 25 juta jiwa.
Bahkan pada minggu lalu saat diberlakukannya lockdown yang bersamaan dengan perayaan Paskah kasus infeksi hariannya mencapai 10 ribu. Akibatnya pemimpin Katolik di Filipina mengharuskan perayaan Paskah dan Minggu Agung digelar secara daring, dilansir dari AP News.
Akibat lonjakan kasus COVID-19 di Filipina, hampir seluruh rumah sakit di ibukota Manila kewalahan menangani pasien. Bahkan Pusat Paru-Paru Filipina menjadi rumah sakit terakhir yang dapat menerima pasien COVID-19 dan sudah tidak mampu lagi menerima pasien lantaran penuhnya kapasitasnya.
Sementara rumah sakit lain mengatakan jika masih dapat menambah kapasitas tempat tidur, tetapi mereka kekurangan tenaga kesehatan karena sebagian di antaranya juga ikut terinfeksi COVID-19, dilansir dari The Economic Times.
Melaporkan dari Gulf Business, selama ini Filipina sudah menerapkan kebijakan lockdown terpanjang dan berdampak pada resesi ekonomi terparah sepanjang sejarah di tahun 2020. Seorang ekonomis dari Bank Komersial Rizal, Michael Ricafort mengatakan jika lanjutan lockdown di Metro Manila dan sekitarnya akan menurunkan PDB sebesar 1 persen setiap minggunya.
Para pengamat ekonomi juga akan mengadakan pertemuan pada 8 April mendatang untuk mengulas target pertumbuhan ekonomi. Serta memperhitungkan dampak dari pembatasan mobilitas secara ketat yang diterapkan sejak 29 Maret.
Selama ini ibukota Manila dan sekitarnya menjadi penggerak utama roda perekonomian Filipina. Namun di sisi lain, area berpenduduk lebih dari 25 juta jiwa tersebut menjadi pusat penyebaran COVID-19 dengan menyumbang 60 persen kasus penularan di Filipina.