Fraksi Republik di DPR AS Blokir Upaya Pemakzulan Pete Hegseth

Mosi dari kubu Republik untuk melimpahkan resolusi pemakzulan ke komite yudisial berhasil disahkan sebagian besar berdasarkan garis partai. Anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, menjadi satu-satunya politisi dari partainya yang menentang mosi tersebut bersama seluruh legislator Partai Demokrat. Langkah fraksi Demokrat dalam menentang mosi tersebut sejalan dengan sikap para petinggi partai yang sebelumnya telah menyatakan dukungan penuh terhadap resolusi pemakzulan Hegseth.

Massie, yang kalah dalam pemilihan pendahuluan setelah berseberangan dengan Donald Trump, mengajukan pasal pemakzulan menyusul perang AS melawan Iran. Dilansir The Guardian, Trump menyambut putusan pemungutan suara tersebut sebagai "PEMBEBASAN SEORANG PATRIOT BESAR AMERIKA" dan mengecam langkah Massie. Trump menyatakan di Truth Social bahwa Partai Demokrat terus memperalat dan menyalahgunakan Amerika Serikat, serta menegaskan mereka harus dihentikan.

Gedung Putih secara resmi menyatakan penolakan terhadap upaya pemakzulan Hegseth dan mendesak Kongres menahannya melalui mekanisme rujukan komite. Dilansir Xinhua, Gedung Putih menyebut pemakzulan yang dijadikan alat politik ini merusak kehendak rakyat Amerika dengan membiarkan seorang legislator pembangkang memveto keputusan keamanan nasional panglima tertinggi. Gedung Putih juga menilai langkah tersebut sebagai manuver bermotif politik yang melemahkan prajurit tempur, konstitusi negara, dan keamanan nasional AS.

Departemen Pertahanan menyatakan langkah rujukan tersebut sebagai kemenangan mutlak bagi Menteri Hegseth. Juru bicara Sean Parnell menulis dalam unggahannya bahwa pelimpahan artikel pemakzulan yang tidak berdasar ke komite yudisial menandai kemenangan bagi Hegseth, Departemen Perang, dan prajurit tempur Amerika. Di sisi lain, politisi Republik Warren Davidson menolak gagasan pemakzulan dan menilainya sebagai upaya memindahkan kesalahan Kongres serta keputusan Presiden Trump ke pundak Hegseth.

Sebelum pemungutan suara, Hegseth sempat mengadakan konferensi pers di markas Pentagon dan secara terbuka menolak pemakzulan tersebut. Dia menyebut dorongan pemakzulan itu sebagai tontonan politik yang dirancang oleh Massie. "Ini adalah lelucon, dan ini adalah sebuah aksi mencari sensasi, dan semua orang mengetahuinya," kata Hegseth.

Resolusi yang diajukan memaparkan delapan dugaan pelanggaran konstitusi oleh Hegseth selama menjabat. Pelanggaran tersebut mencakup serangan militer ke Iran tanpa meminta izin Kongres terlebih dahulu serta pengabaian resolusi kewenangan perang yang disahkan pada Juni. Dokumen itu juga menuduh Hegseth mengabaikan hukum pembatasan korban sipil, khususnya terkait serangan AS ke sebuah sekolah di Minab, Iran, yang menewaskan lebih dari 168 orang.

Pasal lainnya menyoroti dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap setidaknya 221 orang di kapal terduga pengangkut narkoba di Laut Karibia dan Pasifik timur. Hegseth juga dituduh membungkam kebebasan berpendapat lewat tindakan balas dendam terhadap kritik Senator Demokrat Mark Kelly. Sementara itu, dua pasal pemakzulan terakhir menargetkan keterlibatannya dalam operasi militer penangkapan Presiden Venezuela saat itu Nicolás Maduro, serta kampanye pengeboman di Yaman. Di luar pasal pemakzulan tersebut, kepemimpinan Hegseth di Pentagon memang kerap menuai sorotan karena ia tercatat mengatur kepergian jenderal tinggi dan memblokir promosi banyak perwira, termasuk perwira perempuan dan kelompok minoritas kulit berwarna.

Pemungutan suara ini diperkirakan bukan babak akhir dari upaya pemakzulan setelah Partai Demokrat memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan sela. Pemimpin minoritas DPR Hakeem Jeffries menegaskan dukungannya terhadap pemakzulan tersebut. Dilansir The Guardian, Jeffries dalam wawancara dengan PBS menuduh Hegseth menyalahgunakan kekuasaan dan menjadi arsitek perang pilihan di Iran yang membuat biaya hidup rakyat Amerika semakin mahal.