Hadapi Ancaman China-Rusia, Inggris Naikkan Belanja Pertahanan

Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly, pada Senin menetapkan tujuan baru Inggris kepada parlemen, House of Commons, dan menyimpulkan bahwa strategi pemerintah melalui semua kegiatan berjalan dengan baik. Cleverly mengatakan bahwa analisis keseluruhan Inggris sesuai dengan jalur.

"Di setiap benua di dunia, Inggris berjalan lebih tinggi hari ini daripada yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Prioritas kebijakan luar negeri kami yang paling mendesak adalah ancaman invasi skala penuh Rusia ke Ukraina terhadap keamanan Eropa," kata Cleverly dikutip National News.

Anggota parlemen Konservatif, Tobias Ellwood, melihat ada pemotongan anggaran pada kekuatan darat, laut dan udara. Dia mendesak agar Inggris membelanjakan 2,5 persen produk domestik bruto untuk pertahanan.

"Kita sedang menuju Perang Dingin baru. Ancaman meningkat, namun di sinilah kita, tetap dengan anggaran masa damai," kata Ellwood.

Oleh karena itu, dia menyarankan pengeluaran pertahanan sebesar 5 miliar pound atau sekitar Rp93 triliun selama dua tahun ke depan.

Inggris adalah salah satu pemasok utama peralatan militer untuk Ukraina. London akan memberikan uang ekstra, yang sebagian bakal digunakan untuk mengisi kembali stok amunisi Inggris. Beberapa akan dialihkan untuk membangun kapal selam nuklir AUKUS.

"Dunia menjadi lebih tidak stabil, ancaman terhadap keamanan kami meningkat. Penting bagi kami untuk melindungi diri sendiri dari itu," kata Perdana Menteri (PM) Rishi Sunak dikutip Associated Press.
 
Inggris menghasilkan kerangka kebijakan pertahanan, keamanan dan luar negeri terakhir kali yang dikenal sebagai Integrated Review pada 2021. Kini London melakukan pembaharuan sebagai tanggapan terhadap dunia yang dinilai semakin bergejolak.

Dalam laporan yang dirilis pada Senin, saat ini ada prospek bahwa lingkungan keamanan internasional bakal kian memburuk di tahun-tahun mendatang, dengan ancaman negara meningkat di Eropa dan sekitarnya.

Integrated Review Refresh yang dirilis pada Senin adalah laporan setebal 63 halaman. Itu telah disusun selama berbulan-bulan dari lintas pemerintahan. Dalam laporan itu, China disebut sebagai tantangan sistemik yang memiliki implikasi setiap bidang kebijakan pemerintah.

"Kita tidak bisa menutup mata terhadap perilaku militer dan ekonomi yang semakin agresif dari Partai Komunis China," kata James Cleverly dikutip France24.

Dia menambahkan bahwa Beijing telah memicu ketegangan dengan Taiwan dan mencoba mempersenjatai negara lain.

Perdana Menteri Rishi Sunak mengatakan, bahwa China telah menghadirkan tantangan yang menentukan untuk jenis tatanan yang ada, baik dalam hal keamanan maupun nilai-nilai. Itu sebabnya pendekatan terhadap masalah itu harus berkembang.

Dia berjanji akan tetap bekerja dengan Beijing pada prioritas seperti memerangi perubahan iklim, tapi juga mendorong sekutu melawan ketergantungan terhadap China.