Jakarta, IDN Times - Warga Swiss menolak proposal pengetatan aturan netralitas negara dalam referendum nasional pada Minggu (27/9/2026). Inisiatif ini berupaya melarang Swiss menjatuhkan sanksi ekonomi sepihak dan membatasi kerja sama militer dengan NATO.
Proyeksi lembaga survei GFS Bern menunjukkan sekitar 71 persen pemilih menolak proposal tersebut. Usulan ini juga gagal meraih dukungan mayoritas kanton, sehingga otomatis gugur dalam sistem pemungutan suara Swiss.
Hasil proyeksi stasiun televisi SRG mencatat hanya 29 persen pemilih yang mendukung inisiatif tersebut. Penolakan ini menghentikan langkah kelompok sayap kanan untuk mengubah konstitusi federal.
Inisiatif referendum diajukan oleh kelompok Pro Schweiz dan didukung oleh partai politik terbesar Swiss, Partai Rakyat Swiss (SVP). Kelompok pengusung ingin memasukkan klausul netralitas abadi dan bersenjata ke dalam konstitusi negara.
Proposal tersebut melarang Swiss bergabung atau bekerja sama dengan aliansi militer asing seperti NATO, kecuali jika negara itu diserang secara langsung. Pemerintah Swiss juga dilarang menerapkan sanksi ekonomi terhadap negara yang berperang tanpa persetujuan resmi Dewan Keamanan PBB. Partai SVP menerima kekalahan tersebut dan menyatakan tidak berencana mengambil langkah lanjutan.
"Tentu saja saya tidak senang dengan hasil ini. Sangat jelas bahwa kenetralan adalah milik Swiss dan merupakan bagian dari identitas Swiss," ujar anggota parlemen dari SVP, Lukas Reimann, dilansir Jerusalem Post.
Perdebatan seputar kebijakan netralitas meningkat sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 2022. Pemerintah Swiss memutuskan ikut mengadopsi sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia, yang memicu kritik dari kelompok konservatif dalam negeri dan protes dari Moskow.
Pendukung proposal menilai langkah pemerintah tersebut telah merusak posisi netral Swiss yang diakui dunia sejak 1815. Tokoh pengusaha dan penyokong SVP, Christoph Blocher, bahkan menggelontorkan dana pribadi sebesar 2 juta franc (sekitar Rp43 miliar) untuk mendanai kampanye inisiatif tersebut.
Menurut laporan AFP, pemerintah Swiss dan sebagian besar partai politik menolak usulan tersebut karena dinilai membahayakan keamanan nasional. Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis menegaskan bahwa sikap netral tidak berarti negara harus menutup mata ketika aturan internasional dilanggar.
Pakar politik Eropa dari Universitas Bern, Fabio Wasserfallen, menilai warga Swiss pada dasarnya tetap mendukung prinsip netralitas. Namun, mayoritas warga menyetujui langkah sanksi terhadap Rusia dan menolak aturan kaku yang membatasi ruang gerak pemerintah.
Selain isu netralitas, warga Swiss juga memberikan suara untuk inisiatif ketahanan pangan pada hari yang sama. Usulan yang digagas oleh gerakan masyarakat sipil nonpartai ini menuntut pemerintah memproduksi lebih banyak bahan pangan secara mandiri.
Inisiatif tersebut menargetkan kenaikan swasembada dari 42 persen pada 2024 menjadi 70 persen. Namun, sekitar 72 persen pemilih menolaknya karena target tersebut dinilai mustahil tercapai dan berisiko menekan produksi daging lokal.
Swiss memiliki sistem demokrasi langsung yang memungkinkan warga memberikan suara hingga empat kali dalam setahun. Para pemilih dijadwalkan kembali ke bilik suara pada November mendatang guna mengevaluasi aturan ekspor persenjataan buatan industri militer domestik. Referendum tersebut akan menentukan apakah Swiss diizinkan menjual senjata ke 25 negara mitra Barat, termasuk negara yang sedang terlibat konflik bersenjata.