Hong Kong Tawarkan Imbalan untuk Tangkap 19 Aktivis di Luar Negeri

Parlemen Hong Kong yang beroperasi dari Kanada menggelar referendum daring menggunakan Facebook sebagai upaya membentuk parlemen alternatif. Dalam pernyataan tertanggal 30 Juni 2025, mereka menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan menolak kediktatoran satu partai dan mendorong pemerintahan rakyat Hong Kong atas Hong Kong. Referendum tersebut menarik partisipasi 15.700 orang melalui aplikasi dan sistem digital lainnya.

Meski aktif secara daring, kelompok ini tidak memiliki pengaruh formal dan terdiri dari individu di berbagai negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Australia, Taiwan, dan Thailand. Polisi Hong Kong memperingatkan bahwa memberi bantuan, dukungan, atau dana kepada Parlemen Hong Kong bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Beberapa aktivis dituding mencalonkan diri dalam struktur parlemen itu demi memuluskan agenda separatis.

Dua aktivis yang ditetapkan dengan hadiah tertinggi adalah Choi Ming-da dan Fok Ka-chi, yang dikenal mengelola kanal media sosial bernama Tuesdayroad. Selain itu, polisi juga menyebut nama Nathan Law dan Yuan Gong-Yi sebagai bagian dari daftar buronan. Ini merupakan keempat kalinya Hong Kong mengeluarkan imbalan serupa, yang sebelumnya sudah menuai kecaman dari negara-negara Barat.

Hong Kong sebelumnya merupakan koloni Inggris yang diserahkan kembali ke China pada 1997 dengan janji otonomi luas di bawah prinsip “satu negara, dua sistem.” Namun sejak tahun 2020, pemerintah menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang oleh para pengkritik disebut sebagai alat untuk membungkam perbedaan pendapat. Otoritas China dan Hong Kong berdalih hukum ini penting untuk memulihkan stabilitas pascademonstrasi besar tahun 2019.

Setelah undang-undang diberlakukan, ratusan aktivis pro-demokrasi dijerat proses hukum lewat pengadilan khusus. Pada November lalu, puluhan pemimpin gerakan ditangkap dengan tuduhan subversi terhadap negara. Hingga 1 Juli 2025, sebanyak 333 orang sudah ditahan di bawah hukum tersebut, termasuk seorang remaja 18 tahun karena menulis pesan di dinding toilet.

Dilansir dari BBC, sebagai respons terhadap situasi itu, Inggris membuka jalur visa khusus Hong Kong British National (BNO) sejak 2021. Program ini memungkinkan sekitar 150 ribu warga Hong Kong pindah ke Inggris. Meski paspor BNO tidak secara otomatis memberikan kewarganegaraan, pemegangnya dapat mengajukan status menetap dan selanjutnya kewarganegaraan penuh setelah tinggal selama enam tahun.

Feng Chongyi, profesor studi Tiongkok dari University of Technology Sydney, termasuk dalam daftar aktivis yang diberi hadiah penangkapan. Ia menyebut langkah itu sebagai tindakan yang tidak masuk akal.

“Mereka punya kekuatan, mereka punya pengaruh di luar negeri, mereka ingin mengontrol segalanya bahkan di luar negeri,” kata Feng kepada Sydney Morning Herald.

Pemerintah Inggris mengecam tindakan Hong Kong lewat pernyataan gabungan Menteri Luar Negeri David Lammy dan Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai contoh lain dari represi transnasional dan memperingatkan bahwa langkah itu mencoreng citra global kota tersebut.

“Inggris tidak akan mentolerir upaya pemerintah asing untuk memaksa, mengintimidasi, melecehkan, atau menyakiti kritikus mereka di luar negeri,” kata mereka dikutip dari The Guardian.

Menanggapi pernyataan itu, Kedutaan Besar China di Inggris menyebut kecaman tersebut sebagai bentuk campur tangan besar. Mereka meminta Inggris berhenti melindungi para aktivis dan menanggalkan mentalitas kolonialnya. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, juga menolak langkah Hong Kong dan menyampaikan lewat platform X bahwa kebebasan berekspresi serta berkumpul adalah bagian penting dari demokrasi Australia.