HRW: Kembalinya Trump ke Gedung Putih Ancaman Bagi Kebebasan
Jakarta, IDN Times - Human Rights Watch (HRW), pada Kamis (16/1/2025), memperingatkan bahwa masa jabatan kedua Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) akan lebih buruk dari yang pertama. Menurutnya, Trump dapat mengancam kebebasan di dalam maupun luar negeri.
“Masa jabatan pertama pemerintahan Trump menunjukkan kepada kita apa yang mampu mereka lakukan dan khususnya menunjukkan kurangnya komitmen mereka terhadap hak asasi manusia,” kata Tirana Hassan, Direktur Eksekutif HRW, menjelang peluncuran laporan tahunan mereka yang meninjau praktik hak asasi manusia di lebih dari 100 negara.
“Tetapi Proyek 2025 dan pernyataan-pernyataan yang kami dengar dari Presiden (yang akan datang) sudah mulai menunjukkan bahwa akan ada serangan besar-besaran terhadap hak-hak migran,” ungkapnya kepada Reuters, merujuk pada serangkaian proposal kebijakan konservatif dan rencana deportasi migran secara massal.
1. Trump beberapa kali melakukan pelanggaran HAM selama jabatannya pada 2017-2021
Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden dari 2017-2021, HRW telah mendokumentasikan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya. Beberapa di antaranya adalah kebijakan untuk mengusir pencari suaka dan memisahkan keluarga di perbatasan AS-Meksiko, serta memicu pemberontakan untuk menggulingkan hasil pemilu yang demokratis.
Janji Trump selama kampanyenya pada 2024 juga menimbulkan kekhawatiran pada masa jabatannya yang kedua, baik di dalam maupun luar negeri. Pada 2023, dia mengatakan tidak akan menjadi diktator kecuali pada hari pertama menjabat sebagai presiden. Trump sebelumnya juga berulang kali memuji pemimpin otoriter seperti Viktor Orban, Vladimir Putin, dan Kim Jong Un.
Awal bulan ini, Trump mengancam kelompok Palestina Hamas untuk segera melepaskan sisa sandera Israel yang ditahan di Gaza sebelum pelantikannya pada Senin (20/1/2025), atau kekacauan besar akan terjadi di Timur Tengah. Adapun Israel dan Hamas telah menyepakati gencatan senjata dan pembebasan sandera, yang dijadwalkan mulai berlaku pada Minggu.