HRW: Kembalinya Trump ke Gedung Putih Ancaman Bagi Kebebasan

17 Jan 2025, 16:20 WIB

Presiden AS terpilih Donald Trump (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons)

Jakarta, IDN Times - Human Rights Watch (HRW), pada Kamis (16/1/2025), memperingatkan bahwa masa jabatan kedua Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) akan lebih buruk dari yang pertama. Menurutnya, Trump dapat mengancam kebebasan di dalam maupun luar negeri.

“Masa jabatan pertama pemerintahan Trump menunjukkan kepada kita apa yang mampu mereka lakukan dan khususnya menunjukkan kurangnya komitmen mereka terhadap hak asasi manusia,” kata Tirana Hassan, Direktur Eksekutif HRW, menjelang peluncuran laporan tahunan mereka yang meninjau praktik hak asasi manusia di lebih dari 100 negara.

“Tetapi Proyek 2025 dan pernyataan-pernyataan yang kami dengar dari Presiden (yang akan datang) sudah mulai menunjukkan bahwa akan ada serangan besar-besaran terhadap hak-hak migran,” ungkapnya kepada Reuters, merujuk pada serangkaian proposal kebijakan konservatif dan rencana deportasi migran secara massal.

1. Trump beberapa kali melakukan pelanggaran HAM selama jabatannya pada 2017-2021

Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden dari 2017-2021, HRW telah mendokumentasikan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya. Beberapa di antaranya adalah kebijakan untuk mengusir pencari suaka dan memisahkan keluarga di perbatasan AS-Meksiko, serta memicu pemberontakan untuk menggulingkan hasil pemilu yang demokratis.

Janji Trump selama kampanyenya pada 2024 juga menimbulkan kekhawatiran pada masa jabatannya yang kedua, baik di dalam maupun luar negeri. Pada 2023, dia mengatakan tidak akan menjadi diktator kecuali pada hari pertama menjabat sebagai presiden. Trump sebelumnya juga berulang kali memuji pemimpin otoriter seperti Viktor Orban, Vladimir Putin, dan Kim Jong Un.

Awal bulan ini, Trump mengancam kelompok Palestina Hamas untuk segera melepaskan sisa sandera Israel yang ditahan di Gaza sebelum pelantikannya pada Senin (20/1/2025), atau kekacauan besar akan terjadi di Timur Tengah. Adapun Israel dan Hamas telah menyepakati gencatan senjata dan pembebasan sandera, yang dijadwalkan mulai berlaku pada Minggu.

2. Kebijakan represif Trump dapat diikuti oleh pemimpin dunia lainnya

Hassan menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Trump dapat mendorong para pemimpin di seluruh dunia untuk mengeluarkan kebijakan yang represif. Sejauh ini, tim Trump belum memberikan komentar terkait pernyataannya tersebut.

Pengacara asal Australia ini juga mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden yang memasok senjata ke Israel dalam perang Gaza, meskipun ada bukti jelas bahwa senjata tersebut digunakan untuk melakukan kekejaman terhadap kemanusiaan.

"2024 bukanlah momen yang membanggakan bagi pemerintahan yang akan segera berakhir," kata Hassan, seraya menambahkan bahwa kegagalan AS dalam melindungi warga sipil di Gaza telah mencoreng sejarah pemerintahan Biden.

Menurut otoritas Gaza, lebih dari 46 ribu warga Palestina tewas dan 110 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak Oktober 2023. Bulan lalu, HRW menyatakan bahwa Israel telah melakukan tindakan genosida dengan merampas sumber air di Gaza, namun klaim ini dibantah oleh Tel Aviv.

3. Perlindungan internasional di negara rentan akan melemah

Menurut laporan HRW, konflik dan krisis kemanusiaan telah mengungkapkan lemahnya perlindungan internasional selama setahun terakhir di negara-negara seperti Sudan, Ukraina dan Haiti.

Pada 2024, beberapa pemimpin otoriter seperti Presiden Rusia Putin dan para pemimpin di wilayah Sahel Afrika semakin memperkuat cengkeraman terhadap terkekuasaan mereka. Namun, di beberapa negara lainnya, seperti Korea Selatan, terdapat perlawanan terhadap tren otoritarianisme seperti ini.

“Ini menunjukkan bahwa kita bisa melakukan perlawanan ketika terjadi pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia,” ujar Hassan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.