Jakarta, IDN Times - Human Rights Watch mengecam keras serangan udara militer Myanmar yang menyasar konser di negara bagian Kachin. Akibat serangan ini, 60 orang dinyatakan tewas.
“Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum dan menyebabkan kerugian sipil tanpa pandang bulu,” kata Direktur Asia HRW, Elaine Pearson, dikutip dari Channel News Asia, Kamis (27/10/2022).
Selain itu, Pearson juga menyatakan bahwa junta militer Myanmar jelas-jelas mengabaikan nyawa warga sipil dalam serangan tersebut.
“Serangan ini adalah bukti kegagalan mematuhi hukum internasional,” ucap Pearson lagi.
Pearson mendesak negara-negara di kawasan dan juga internasional untuk memberikan sanksi kepada junta, termasuk memutus aksesnya untuk bisa memperoleh sumbangan senjata dan bahan bakar untuk pesawat militer.
“DK PBB harus mengeluarkan embargo senjata dari negara-negara global untuk junta merujuk pada situasi tersebut,” lanjut dia.
Utusan/Wakil Khusus Uni Eropa untuk Urusan HAM, Eamon Gilmore menyebut bahwa Myanmar adalah salah satu negara di dunia yang mengalami krisis HAM cukup gawat.
"Uni Eropa menganggap Myanmar adalah salah satu negara di dunia dengan krisis yang cukup gawat," ucap Gilmore.
Hingga saat ini, Myanmar masih terperangkap dalam krisis politik sejak junta militer melakukan kudeta pada 1 Februari 2021 lalu. Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi ditangkap dan dibui saat itu juga.
Dilansir dari Guardian, Rabu (26/10/2022), konser ini digelar untuk memperingati 62 tahun berdirinya Organisasi Kemerdekaan Kachin. Konser ini dihadiri sekitar 500 orang dan digelar di markas latihan militer.
Lokasi konser berada di Desa Aung Bar Lay di perkotaan Hpakant. Wilayah ini terletak di daerah pegunungan, sekitar 650 kilometer dari Yangon.
Selain 60 orang dilaporkan tewas, 100 orang lainnya juga terluka. Seorang penyanyi dan pemain musik juga dilaporkan tewas. Beberapa pejabat daerah bahkan ikut jadi korban.