IAEA: Program Kapal Selam Nuklir Korsel Tidak Memicu Risiko Proliferasi
- Kepala IAEA Rafael Grossi menegaskan program kapal selam nuklir Korsel tidak memicu risiko proliferasi karena Seoul berkomitmen pada pengamanan ketat dan kerja sama erat dengan badan nuklir PBB.
- Presiden Lee Jae Myung menolak opsi senjata nuklir, menilai langkah itu berisiko tinggi secara geopolitik dan ekonomi, sambil tetap menargetkan denuklirisasi penuh Semenanjung Korea sebagai tujuan jangka panjang.
- Pemerintah Korsel tengah menyiapkan undang-undang khusus untuk mendukung proyek kapal selam bertenaga nuklir, mencakup investasi besar, koordinasi lintas kementerian, serta standar keselamatan dan pengawasan nasional.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, menyatakan bahwa rencana program kapal selam bertenaga nuklir Korea Selatan (Korsel) tidak menimbulkan kekhawatiran terkait proliferasi senjata nuklir. Sebab, Seoul berkomitmen penuh pada pengaturan pengamanan yang solid dan spesifik dengan badan pengawas nuklir PBB tersebut.
Grossi mengonfirmasi bahwa Korsel dan IAEA telah memulai pembahasan awal mengenai mekanisme pengamanan proyek tersebut, meski rincian teknis program masih terbatas.
"Selama ada kesepakatan yang kuat dengan IAEA, seharusnya tidak ada kekhawatiran mengenai proliferasi," kata Grossi dalam konferensi pers di Wina pada Senin (8/6/2026), dilansir Korea Herald.
1. Tantangan teknis pengawasan IAEA
Meski berjalan positif, Grossi menekankan bahwa diskusi masih berada di tahap awal karena Seoul belum memutuskan jenis teknologi atau modalitas operasional yang akan digunakan. Ia menjelaskan tantangan teknis utama dalam proyek ini adalah memastikan akuntabilitas bahan bakar nuklir yang digunakan kapal selam selama beroperasi dalam waktu lama di bawah laut dan di luar inspeksi rutin.
Berdasarkan peta jalan Kementerian Pertahanan Korsel, kapal selam tersebut nantinya akan menggunakan uranium yang diperkaya rendah dibawah 20 persen sebagai bahan bakar. Angka tersebut jauh dari standar senjata nuklir yang membutuhkan pengayaan di atas 90 persen. Korsel menargetkan peluncuran kapal selam nuklir pertama pada pertengahan 2030-an dan operasional penuh sebelum 2040.
Proyek kapal selam bertenaga nuklir dengan senjata konvensional ini mendapat momentum setelah adanya kesepakatan keamanan dari Amerika Serikat (AS) dalam KTT antara Presiden Korsel Lee Jae Myung dan Presiden AS Donald Trump pada Oktober 2025. Pembicaraan implementasi bilateral pun dilaporkan telah dimulai pekan lalu.
2. Presiden Lee: Denuklirisasi tetap menjadi target jangka panjang
Di Seoul, Presiden Lee menegaskan kembali posisi strategis negaranya dalam konferensi pers memperingati satu tahun pelantikannya. Lee menolak opsi bagi Korsel untuk mengembangkan persenjataan nuklirnya sendiri.
Menurut Lee, mempersenjatai negaranya dengan nuklir bukanlah pilihan realistis karena dua alasan utama. Pertama, risiko geopolitik, di mana langkah tersebut dapat memicu perlombaan senjata nuklir yang berbahaya di kawasan Asia Timur. Kedua, sanksi internasional, yang mana konsekuensi sanksi ekonomi global akan sangat memukul Korsel yang ekonominya sangat bergantung pada perdagangan internasional.
"Jika Korsel memiliki senjata nuklir, apakah Jepang dan Taiwan akan tinggal diam? Seluruh kawasan bisa dipenuhi senjata nuklir," ujar Lee, pada 8 Juni 2026.
Lee juga mengungkapkan kekhawatirannya atas aktivitas nuklir Korea Utara (Korut) yang terus berjalan. Korut diperkirakan masih memproduksi bahan mentah yang cukup, guna menghasilkan 10 hingga 20 hulu ledak nuklir per tahun. Ini termasuk pengembangan teknologi rudal balistik antarbenua (ICBM) yang hampir mencapai tahap pengembangan akhir.
Sebagai langkah taktis, Lee mengusulkan pendekatan bertahap. Ia menekankan negosiasi jangka pendek harus difokuskan untuk menghentikan produksi bahan nuklir Korut terlebih dahulu. Sementara, denuklirisasi total Semenanjung Korea tetap menjadi tujuan jangka panjang. Menurutnya, ia memiliki pandangan yang sama dengan negara-negara, termasuk Amerika Serikat, China, dan Rusia.
3. Korsel siapkan dasar hukum kapal selam nuklir
Dilansir Korea JoongAng Daily, Kementerian Pertahanan Korsel dilaporkan sedang menyiapkan undang-undang (UU) khusus untuk mendukung pengembangan kapal selam bertenaga nuklir, pada Februari. Menurut sumber pemerintah, regulasi baru diperlukan karena proyek tersebut membutuhkan investasi besar, koordinasi lintas kementerian, serta standar keselamatan dan pengelolaan tenaga nuklir yang belum diatur dalam UU yang ada.
Regulasi tersebut juga diharapkan menjadi dasar pembentukan gugus tugas pemerintah yang akan mengawasi implementasi program kapal selam nuklir secara berkelanjutan.
Langkah ini diambil setelah Washington secara resmi memberikan lampu hijau kepada Seoul untuk memperoleh bahan bakar kapal selam, juga kemampuan pengayaan uranium untuk tujuan non-senjata. Dukungan tersebut sebagai bagian dari kerja sama keamanan kedua negara.
