Hungaria Umumkan Status Darurat akibat Perang Rusia di Ukraina

Negara-negara tetangga Ukraina telah mendapatkan dampak langsung dari perang yang diciptakan oleh Rusia. Mereka menjadi tempat tujuan para pengungsi, bahkan juga merasa terancam baik di sektor keamanan atau ekonomi.

Hungaria yang berbagi perbatasan dengan Ukraina juga secara langsung telah terdampak dari perang tersebut. PM Viktor Orban dalam sebuah rekaman video yang diunggah di media sosial akhirnya mengumumkan status darurat untuk negaranya.

"Perang ini berarti bahaya terus-menerus bagi Hugaria. Ini menimbulkan ancaman bagi keamanan fisik kita. Ini mengancam ekonomi kita dan keluarga kita dalam hal pasokan energi dan keamanan material," kata Orban dikutip dari RFE/RL.

Langkah PM Orban dilakukan usai partai yang berkuasa meloloskan amandemen konstitusi yang memungkinkan keadaan darurat resmi bisa diumumkan saat konflik bersenjata atau bencana kemanusiaan terjadi di negara tetangga.

Perang Rusia di Ukraina telah berbuntut pada penjatuhan sanksi ekonomi bertubi-tubi terhadap pemerintahan Moskow. Selain itu, perang di Ukraina juga berdampak secara global dengan naiknya harga bahan bakar dan ancaman kelangkaan pangan.

"Dunia berada di ambang krisis ekonomi," kata Orban dilansir Reuters.

Dia juga menegaskan kembali bahwa Hungaria harus menghindari perang di Ukraina dan melindungi keamanan finansial keluarga rakyat Hungaria. Langkah pemerintahannya setelah pengumuman status darurat negara itu, akan mulai dilakukan pada Rabu.

PM Orban sebelumnya telah melakukan langkah serupa sebagai tanggapan atas badai COVID-19. Perintah itu akan berakhir pada 1 Juni, tapi kini telah diumumkan status darurat lain sebagai tanggapan terhadap perang Rusia di Ukraina.

Status darurat yang diumumkan Viktor Orban akan dapat menciptakan tatanahan hukum khusus yang mengizinkan pemerintah memberlakukan undang-undang tanpa pengawasan parlemen. Selain itu, status darurat juga dapat mengizinkan penangguhan sementara dan penyimpangan dari undang-undang yang ada.

Langkah baru PM Orban itu mendapatkan tanggapan kritis dan kecaman. Emese Pasztor dari Persatuan Kebebasan Sipil Hungaria adalah salah satu tokoh yang mengkritik kebijakan baru Orban.

"Dengan selalu membiarkan kemungkinan memperkenalkan tatanan hukum khusus di masa depan, itu akan kehilangan karakter khusus. Ini akan menjadi normal baru, yang akan mengancam hak-hak dasar kita semua, dan aturan dengan dekrit akan semakin mengurangi pentingnya Parlemen," kata Pasztor dilansir Associated Press.

Semua keputusan pemerintah yang dikeluarkan lewat perintah hukum khusus akan berlaku selama 15 hari, tapi itu bisa diperpanjang oleh parlemen Hungaria. Parlemen sendiri saat ini didominasi oleh Partai Fidesz yang dipimpin oleh Viktor Orban. Mereka memegang dua pertiga mayoritas sejak 2010.