AS Pulihkan Bantuan untuk Palestina, Beri 235 Juta Dolar

2. AS pemberi batuan tunggal terbesar

Bantuan AS kepada Palestina akan sangat membantu warga Palestina dan para pengungsi Palestina. Dilansir BBC, pada era Trump pemberian bantuan untuk UNRWA dihentikan pada 2018, padahal AS adalah pendonor tunggal terbesar, yang memberikan 364 juta dolar AS (Rp5,2 triliun) pada tahun 2017 dan mendanai hampir 30 persen operasinya.

Pada 2018 pemerintahan Trump mengakhiri bantua UNRWA dengan menyebutnya "cacat yang tidak dapat diperbaiki". Sebagai tanggapan, donor lain meningkatkan kontribusi mereka, tetapi anggaran yang mendukung penyampaian layanan penting masih mengalami kekurangan yang sangat besar.

Direktur operasi UNRWA di Tepi Barat, Gwyn Lewis, mengatakan kepada BBC bahwa ini adalah "beberapa tahun yang sulit", dengan badan tersebut dipaksa untuk melakukan pengurangan dalam program-programnya dan juga menunda pembayaran gaji stafnya pada akhir tahun lalu.

"Pengumuman AS akan meyakinkan banyak komunitas dan staf kami, tetapi itu tidak berarti bahwa kami berada pada posisi yang aman secara finansial. Jadi kami sangat berharap bahwa dukungan AS ini akan menjadi sinyal bagi negara lain untuk memperbarui pendanaan mereka."

UNRWA didirikan untuk membantu warga Palestina yang mengungsi  akibat perang Arab-Israel 1948. Saat ini UNRWA mendukung sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon, termasuk dengan memberi mereka perawatan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial.

3. Biden ingin pulihkan hubungan dengan Palestina

Presiden AS Joe Biden ingin pulihkan hubungan dengan AS yang sempat terpuruk. (twitter.com/The White House)

Reuters melansir, keputusan pemerintah Biden dengan kembali memberikan bantuan ke Palestina langkah paling signifikan untuk memulihkan hubungan dengan Palestina. Dalam pemerintahan Trump bantuan yang dihentikan dianggap sebagai upaya untuk memaksa Palestina bernegosiasi dengan Israel. Pemberhentian pemberian bantuan terjadi setelah para pemimpin Palestina memutuskan untuk memboikot upaya perdamaian pemerintahan Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv.

Pemerintah Biden juga mengisyaratkan bahwa mereka ingin menetapkan kembali tujuan solusi dua negara dalam upaya perdamaian Israel dan Pelestina, namun langkah itu kemungkinan akan menunggu hasil pemilu Israel pada Maret lalu yang tidak meyakinkan, yang akan diikuti oleh pemilihan Palestina yang dijadwalkan dalam beberapa bulan mendatang.

Keputusan AS kembali memberikan bantuan disambut dengan baik oleh Presiden Palestina Mahmoud Abba dan juga oleh Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh, yang menulis di Twitter. "Kami menyerukan kepada pemerintah Amerika untuk menciptakan jalur politik baru yang memenuhi hak dan aspirasi rakyat Palestina."

Gilad Erdan, duta besar Israel untuk AS dan PBB, mengkritik pembaruan pendanaan untuk UNRWA, mengatakan bahwa hal itu memungkinkan hasutan anti-Israel dan aktivitas anti-Semit di fasilitasnya.

"Kami percaya bahwa badan PBB untuk apa yang disebut pengungsi ini seharusnya tidak ada dalam format saat ini," katanya dalam video yang diunggah di Twitter. Dia mengatakan bahwa dalam percakapan dengan Departemen Luar Negeri dia telah "menyatakan kekecewaan dan keberatan saya atas keputusan untuk memperbarui pendanaan UNRWA" tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa reformasi telah dilaksanakan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ned Price menegaskan bahwa bantuan akan dialokasikan "benar-benar sesuai" dengan hukum AS. Dia menolak kritik yang telah menyatakan keprihatinan bahwa dana bantuan bisa jatuh ke tangan militan, terutama di Gaza, tempat Hamas memerintah, dengan menyampaikan bahwa sudah ada pengamanan. Hukum AS melarang bantuan yang menguntungkan Otoritas Palestina selama tetap membayar tunjangan kepada tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel untuk serangan anti-Israel atau kepada keluarga mereka.

Baca Juga: Tentara Myanmar Kembali Tembaki Demonstran, Sedikitnya 13 Tewas