Presiden Tanzania Cabut Larangan Unjuk Rasa Politik, Oposisi Gembira!
Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan. (Twitter.com/Samia Suluhu)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, mencabut larangan unjuk rasa politik pada Selasa (3/1/2022). Larangan itu diberlakukan oleh pendahulunya John Magufuli pada 2016, karena menganggap demo sebagai pemborosan waktu, uang, dan menghambat pembangunan ekonomi.
Dalam kebijakan itu, unjuk rasa hanya boleh dilakukan oleh politisi terpilih di daerah pemilihan mereka, tapi aksi unjuk rasa atau protes politik lainnya dilarang. Aturan tersebut dipandang sebagai upaya untuk melemahkan oposisi.
1. Presiden menerapkan strategi 4R
Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan. (Twitter.com/Samia Suluhu)Melansir Reuters, Hassan mengumumkan penghapusan larangan itu di hadapan para pemimpin dari 19 partai politik yang terdaftar di Tanzania.
"Saya di sini untuk menyatakan bahwa larangan unjuk rasa politik telah dicabut. Itu adalah hak partai politik untuk mengadakan unjuk rasa, tetapi kita semua memiliki tanggung jawab," kata Hassan.
"Informasikan saja kepada kami seperti yang diwajibkan undang-undang. Badan keamanan akan mengevaluasi permintaan Anda. Jika ada ancaman, mereka tidak akan mengizinkan Anda, tetapi untuk langkah kami saat ini, mereka pasti akan mengizinkan Anda untuk melakukan aksi unjuk rasa," tambahnya.
Hassan mulai menjabat sejak Maret 2021, memimpin setelah Magufuli meninggal. Dia sebelumnya merupakan wakil Magufuli.
Keputusan menghapus larangan unjuk rasa politik merupakan bagian dari strategi rekonsiliasi, ketahanan, reformasi, dan pembangunan kembali bangsa (4R).
Baca Juga: Tanzania Alihkan Anggaran Hari Kemerdekaan untuk Pembagunan Asrama
2. Pencabutan larangan disambut oposisi
Ilustrasi aksi unjuk rasa. (Unsplash.com/Chris Slupski)Editor’s picks
Freeman Mbowe, pemimpin partai oposisi utama Chadema, menyambut baik penghapusan larangan tersebut.
"Langkah ini pertama-tama mengembalikan hak yang dijamin dalam konstitusi dan undang-undang kita," katanya, dilansir BBC.
Mbowe telah berada di penjara selama tujuh bulan setelah ditangkap pada 2021 atas tuduhan terorisme. Dia dibebaskan pada Maret 2022 setelah dakwaan terorisme dicabut.
Beberapa jam setelah bebas, Mbowe bertemu dengan Hassan. Penangkapan Mbowe telah menimbulkan keraguan tentang komitmen Hassan terhadap reformasi.
Politisi oposisi lainnya, Zito Kabwe, mengatakan bahwa keputusan Hassan untuk mencabut larangan tersebut merupakan langkah besar.
“Ini hak yang dirampas oleh negara melalui keputusan presiden yang tidak sah,” ujarnya.
3. Pihak oposisi meminta perubahan konstitusi
Sejak mengemban jabatan baru, Hassan berjanji untuk melihat tuntutan oposisi demi perubahan konstitusi.
Partai oposisi mengiginkan perubahan konstitusi karena dianggap memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada presiden. Oposisi juga menginginkan perubahan untuk menjaga independensi komisi pemilihan dan pengadilan.
Hassan saat ini adalah pemimpin partai berkuasa, Chama Cha Mapinduzi, yang telah berkuasa di Tanzania selama lebih dari setengah abad. Partai itu sering dituduh mencurangi pemilu dan melecehkan serta mengintimidasi oposisi. Tuduhan itu telah dibantah.
Baca Juga: Gerombolan Monyet Culik dan Bunuh Bayi Berusia Sebulan di Tanzania
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
