Ikuti WHO, Korsel Tingkatkan Pengawasan Terkait Virus Mpox

Pejabat pemerintah dan pakar menilai bahwa situasi domestik dapat dikelola di bawah sistem karantina saat ini. Pihaknya sepakat untuk tidak menerbitkan kembali peringatan krisis yang dicabut pada Mei.

Nantinya, karantina akan dilakukan di gerbang kedatangan untuk penerbangan langsung dari negara-negara yang terkena dampak. Penyelidik epidemiologi dan dokter kesehatan masyarakat akan dikerahkan ke lokasi tersebut.

Selain itu, pihak berwenang juga berencana meningkatkan kampanye kesadaran publik, guna mendorong mereka yang memiliki gejala agar segera mencari pertolongan medis.

Pada 9 Agustus, KDCA melaporkan 10 kasus mpox tahun ini. Angka tersebut merupakan penurunan yang signifikan dari 151 pada tahun lalu. Otoritas kesehatan mencatat bahwa semua kasus tahun ini melibatkan pria berusia 20-40 tahun, dengan 9 kasus di dalam negeri dan 1 terkait dengan perjalanan ke luar negeri.

KDCA juga menyebut bahwa pihaknya memiliki persediaan yang memadai untuk menanggapi setiap kasus baru. Sebanyak 20 ribu dosis vaksin Jynneos mpox dan perawatan yang tersedia untuk 504 orang.

"Harap hindari kontak dengan orang asing. Segera lakukan tes jika anda mencurigai adanya paparan atau gejala, dan berpartisipasilah dalam upaya vaksinasi," kata komisaris KDCA, Jee Young-mee, dikutip dari Yonhap.

Pada Rabu, WHO mendeklarasikan mpox sebagai keadaan darurat kesehatan global yang meresahkan dunia untuk kedua kalinya dalam dua tahun. Ini sebagai respons terhadap lonjakan kasus di Republik Demokratik Kongo dan wilayah lain di Afrika, bersamaan dengan munculnya varian baru virus tersebut. Deklarasi ini datang 15 bulan, setelah keadaan darurat sebelumnya dinyatakan berakhir pada Mei 2023.

Gejala mpox meliputi flu, ruam kulit dan dapat berakibat fatal, 4 dari 100 kasus mengakibatkan kematian. Mpox dapat ditularkan melalui kontak dekat, seperti seks, kontak kulit ke kulit, dan berbicara atau bernapas di dekat orang lain.

Sejak awal tahun, telah terjadi lebih dari 13.700 kasus mpox di Kongo, dengan laporan 450 kematian. Sejak itu, telah terdeteksi di negara-negara Afrika lainnya, termasuk Burundi, Republik Afrika Tengah, Kenya, dan Rwanda, dilansir BBC.