India Deportasi 5 Ribu Imigran Bangladesh, Kenapa?

Deportasi besar-besaran ini merupakan realisasi dari janji kampanye BJP yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Partai tersebut sebelumnya memang berkomitmen mendata dan memulangkan warga negara asing tanpa dokumen dari Benggala Barat.

Segera setelah resmi menjabat, otoritas setempat mengeksekusi pemulangan kelompok imigran yang tidak memenuhi kriteria Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan India.

"Kami telah memulai proses deportasi terhadap mereka yang berasal dari Bangladesh dan tidak termasuk dalam cakupan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan," kata Kepala Menteri Benggala Barat, Suvendu Adhikari.

Langkah kilat ini langsung mendapat kritik dari sejumlah organisasi hak asasi manusia karena dinilai berjalan tanpa melalui proses peradilan hukum yang adil dan memadai.

Pemerintah Benggala Barat menginstruksikan seluruh jajaran distrik untuk membangun pusat penahanan darurat. Fasilitas penampungan ini disiapkan khusus untuk menampung imigran asal Bangladesh dan pengungsi Rohingya sebelum dipulangkan ke negara asal.

"Pusat penahanan adalah tempat bagi imigran tanpa dokumen asal Bangladesh, sejalan dengan kebijakan kami mengenai pembatasan pendatang di India," ujar Anggota Parlemen dari Partai BJP, Khagen Murmu, dikutip dari The Hindu.

Otoritas setempat juga mengebut pembangunan pagar kawat berduri sepanjang 27 kilometer di lima distrik perbatasan demi mencegah masuknya pendatang baru.

Penertiban ketat ini membuat ratusan pekerja migran berkumpul di pos pemeriksaan Hakimpur, Distrik North 24 Parganas. Banyak dari imigran akhirnya menyerahkan diri secara sukarela karena kehilangan akses pekerjaan dari warga lokal.

Proses pengusiran di garis perbatasan ini langsung memicu ketegangan dan mendapat penolakan dari pemerintah Bangladesh di Dhaka. Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) melaporkan telah menggagalkan sejumlah upaya pemulangan sepihak oleh aparat keamanan India.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri India menyatakan bahwa prosedur deportasi tetap diupayakan melalui jalur resmi. Pihak New Delhi menyebutkan telah mengirimkan rincian data 2.800 orang ke Dhaka untuk proses verifikasi identitas.

Kendati demikian, pemerintah Bangladesh tetap menilai taktik pemulangan langsung di perbatasan melanggar nota kesepahaman bilateral internasional.

"Kami telah mengirimkan sekitar 12 hingga 13 surat protes ke New Delhi agar India mematuhi prosedur bilateral yang ada," kata Penasihat Luar Negeri Bangladesh, Shama Obaid.