Taipei, IDN Times - Pemerintah Taiwan berupaya keras untuk lepas dari bayang-bayang Tiongkok di panggung internasional. Langkah terbaru yang segera mereka ambil adalah mengganti nama.
Selama ini dalam berbagai kompetisi olahraga dunia, contohnya Olimpiade, Taiwan selalu memakai nama Tionghoa Taipei. Kali ini, mereka mengaku siap meninggalkan nama itu.
Pada Jumat lalu (16/11), Komite Olimpiade Internasional (IOC) menuliskan surat kepada pemerintah Taiwan terkait perubahan nama. Pengurus tinggi Olimpiade menggarisbawahi Taiwan bisa kehilangan hak berkompetisi di Tokyo pada 2020 jika melanjutkan rencana itu.
Dikutip dari South China Morning Post, IOC sendiri menegaskan bahwa pergantian nama adalah "di bawah yurisdiksinya". Lebih lanjut, IOC mengingatkan Taiwan bahwa representasi mereka itu bisa saja mendapatkan intervensi dalam situasi tertentu.
Peringatan dari IOC itu sendiri bersifat sah. Ini karena dalam peraturan IOC dimuat pasal yang memungkinkan penonaktifan komite olimpiade lokal jika segala aktivitas mereka bertabrakan dengan peraturan pemerintah tempat mereka berada. Komite olimpiade lokal di Taiwan pun telah sejak lama mengingatkan pemerintah akan hal ini.
"IOC tak mengintervensi segala prosedur lokal dan sepenuhnya menghormati hak kebebasan berekspresi. Meski demikian, untuk menghindari ekspektasi atau spekualasi apapun yang tak penting, IOC ingin menegaskan kembali bahwa persoalan ini ada di bawah yurisdiksi komite, sesuai dengan Piagam Olimpiade," tulis IOC.
Pemerintah Taiwan akan mengadakan referendum pada Sabtu (24/11). Dalam referendum tersebut, warga akan memilih apakah Taiwan harus berkompetisi di Olimpiade Tokyo 2020 dengan tetap menggunakan nama Tionghoa Taipei atau tidak. Jika tidak, pilihannya adalah memakai nama Taiwan.
Referendum tersebut merupakan respons dari kampanye besar-besaran yang diinsiasi oleh kelompok bernama Team Taiwan Campaign for the 2020 Tokyo Olympics atau Tim Kampanye Taiwan untuk Olimpiade Tokyo 2020.
Mereka mendapatkan lebih dari 520.000 tanda tangan warga. Di Taiwan, suatu kampanye publik akan ditanggapi menjadi petisi untuk referendum bila ada setidaknya 280.000 tanda tangan masyarakat.
Referendum pada akhir pekan nanti akan menjadi penentu nasib Taiwan di dunia internasional. Berdasarkan peraturan, bila 25 persen dari 19 juta orang yang berhak menentukan pendapat memilih "ya" atau setuju bahwa mereka harus berkompetisi dengan nama Taiwan, maka pemerintah wajib menindaklanjuti.
Setelahnya harus ada rancangan undang-undang (RUU) yang kemudian dibawa ke legislatif. Para anggota parlemen kemudian memproses RUU itu untuk ditunda atau diloloskan. "Aku harap semua warga Taiwan bisa memilih pada 24 November nanti agar Taiwan menjadi Taiwan," ujar Huang Kuo-chang, Ketua Partai Kekuatan Baru seperti dilansir dari France24.
Penggunaan nama Tionghoa Taipei dilakukan sejak 1981. Ini karena status politik Taiwan yang kompleks dalam hubungan internasional. Mayoritas negara di dunia mengakui One China Policy di mana Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Sedangkan bagi Taiwan, mereka sudah merdeka dari Beijing.
Posisi Tiongkok di dunia internasional membuat Taiwan terjepit. Pasalnya, pemerintah di Beijing bisa menggunakan segala kekuatan untuk menekan berbagai pihak yang mencoba melegitimasi klaim Taiwan sebagai negara merdeka.
Salah satu contoh adalah keputusan komite olimpiade negara-negara kawasan Asia Timur untuk membatalkan kompetisi atlet muda di Taiwan pada Juli lalu. Keputusan itu diduga kuat dipengaruhi oleh tekanan dari Tiongkok.