Polisi Tegaskan Penangkapan Cakra Adi Negara Tak Terkait Dasco

- Polda Metro Jaya menjemput paksa Cakra Adi Negara terkait laporan dugaan pencemaran nama baik melalui unggahan Facebook 21 Oktober 2026 yang dilaporkan DW.
- Polisi menegaskan penanganan perkara tidak berkaitan dengan unggahan Cakra mengenai rekam jejak bisnis Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, melainkan berdasarkan laporan, fakta, dan bukti penyidikan.
- Cakra telah berstatus tersangka namun tidak ditahan, dipulangkan setelah pemeriksaan awal dengan wajib lapor; penyidik menyita dua ponsel dan proses hukum tetap berlanjut.
Jakarta, IDN Times - Polda Metro Jaya membenarkan tindak penjemputan paksa yang dilakukan personel Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) terhadap Cakra Adi Negara (CAN) pada Jumat dini hari, 20 November 2026 di kediamannya. Penjemputan itu merupakan tindak lanjut dari laporan dugaan pencemaran nama baik atau fitnah di media elektronik yang melibatkan Cakra, dengan pelapor diketahui berinisial AW.
"Unggahan yang diduga mencemari nama baik ditayangkan di Facebook pada 21 Oktober 2026. Di dalam unggahan tersebut, akun Facebook Cakra memuat sejumlah narasi, antara lain mengaitkan DW dengan persoalan dana terkait Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes (Pol) Bhudi Hermanto kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Sabtu (21/11/2026).
DW diketahui membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 3 November 2026. Laporan itu, kata Bhudi, kemudian ditindaklanjuti oleh Ditressiber Polda Metro Jaya melalui serangkaian proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian sesuai prosedur hukum.
Proses penjemputan terhadap Cakra menuai sorotan luas dari publik karena terjadi tak lama usai Cakra memuat unggahan di platform Threads terkait rekam jejak bisnis Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis, 19 November 2026. Rekam jejak Dasco tersebut diperoleh dari laporan tahunan MNC Digital Entertainment 2022.
Pelapor DW melaporkan Cakra diduga telah melanggar UU Nomor 1 tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 433 yang mengatur soal tindak pidana pencemaran nama baik. Publik mencurigai Cakra diproses hukum bukan lantaran unggahan terkait dugaan penerimaan uang kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), melainkan karena mengulik rekam jejak Dasco.
1. Polda Metro Jaya bantah Cakra dijemput terkait unggahan mengenai Dasco

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai menghadiri acara hari anak di DPR. (IDN Times/Amir Faisol). Bhudi menjelaskan, penyidik menangkap Cakra pada Jumat, 20 November 2026 sekitar pukul 02.20 WIB. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan.
Dalam pemeriksaan, kata Bhudi, Cakra mengakui merupakan pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara. Penyidik kemudian menyita dua unit telepon seluler untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut. Bhudi juga menggarisbawahi penanganan perkara tersebut tidak terkait dengan pejabat pemerintah atau tokoh publik sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik, yakni pimpinan DPR, Sufmi Dasco.
"Penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat dan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Penanganan perkara ini tidak memiliki keterkaitan dengan pejabat pemerintah maupun tokoh publik sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik terhadap sosok Pak Sufmi Dasco," kata Bhudi.
2. Penyidik kepolisian melepaskan Cakra Adi Negara

Unggahan Cakra Adi Negara di Facebook yang jadi dasar dilaporkan oleh pelapor berinisial AW. (Dokumentasi istimewa) Usai dimintai keterangan, Cakra kemudian dilepaskan oleh pihak penyidik kepolisian. Meski begitu, kata Bhudi, Cakra tetap dikenakan wajib lapor secara berkala.
"Yang bersangkutan dipulangkan pada Sabtu, 21 November 2026 sekitar pukul 02.10 WIB setelah pemeriksaan awal dan administrasi penyidikan selesai," kata Bhudi.
Ia menambahkan, proses penyidikan tetap berlanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Cakra sebagai tersangka

Ilustrasi borgol. (IDN Times/Mardya Shakti) Ketika IDN Times tanyakan status hukum Cakra, Bhudi menyebut statusnya kini sudah menjadi tersangka. Meski begitu, penyidik tidak menahan Cakra.
"Saat ini yang bersangkutan sudah jadi tersangka tapi tidak dilakukan penahanan dan dikenakan wajib lapor," kata Bhudi lewat pesan pendek.
Ia turut mengimbau kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. Selain itu, tidak menyebarkan informasi maupun tudingan tanpa dasar dan fakta.
"Masyarakat juga perlu menghormati ruang privasi dan data pribadi orang lain," ujar dia.
Di sisi lain, Cakra pun mempertanyakan keputusan penyidik yang masih menahan dua ponselnya. Ia menduga pihak penyidik mencoba mengakses akun media sosialnya lewat telepon seluler itu.
Di akun media sosial, Cakra mengaku akan tetap bersuara meski telah berurusan dengan hukum. Tindakan dari personel kepolisian tidak akan menyurutkan niatnya untuk memperjuangkan kebebasan publik bersuara di media sosial.
"Langkah saya setelah ini tidak diam. Saya akan melawan balik," kata Cakra, dikutip dalam akun Threads-nya hari ini.





















