Ini Alasan Iran Lebih Pilih Pakistan Ketimbang Indonesia Jadi Mediator

Sementara, koran The New York Times (NYT) melaporkan, Wakil Presiden AS JD Vance telah tiba di Islamabad pada Sabtu (11/4/2026) untuk memulai pembicaraan rencana damai dengan Iran. Tiba di Islamabad, Vance dijemput oleh pejabat tinggi Pakistan.

Langkah Pakistan untuk memediasi perdamaian antara Iran dengan AS dan Israel menunjukkan hal yang positif. Sebab, kedua pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama dua pekan sejak Selasa kemarin.

Meski begitu, masih banyak hal yang belum jelas dari pembicaraan damai di Islamabad pada hari ini. Termasuk apakah pembicaraan negosiasi dilakukan secara langsung antara Iran dan AS. Atau proses itu semata-mata dilakukan lewat perantara.

Delegasi negosiator Iran dipimpin langsung oleh Ketua DPR Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.

Harian Inggris, The Guardian, melaporkan Iran baru bersedia mengakhiri serangan militer bila kesepakatan di dalam negosiasi sejalan dengan 10 persyaratan yang pernah mereka sampaikan. Sepuluh poin rencana perdamaian itu telah disampaikan oleh Iran lewat perantara Pakistan. Kemudian mereka meneruskannya ke Gedung Putih.

Rencana perdamaian itu harus mencakup:

1. Pencabutan sanksi primer dan sekunder terhadap Iran.

2. Kontrol Iran yang berlanjut terhadap Selat Hormuz.

3. Penarikan militer AS dari Timur Tengah.

4. AS mengakhiri serangan terhadap Iran dan sekutunya

5. Pelepasan aset Iran yang dibekukan.

6. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat kesepakatan dalam negosiasi

Sementara, dalam versi yang dirilis dalam Bahasa Farsi, Iran juga menyertakan frasa "penerimaan pengayaan" untuk program nuklirnya. Tetapi, karena alasan yang masih belum jelas, frasa tersebut tidak ada dalam versi bahasa Inggris yang dibagikan oleh diplomat Iran kepada jurnalis.

Adapun kesediaan Prabowo menjadi mediator disampaikan lewat cuitan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri. Publik terkejut membaca cuitan itu lantaran serangan baru terjadi pada Sabtu (28/2/2026). Ketika itu Iran terlihat tidak memiliki niat sama sekali untuk kembali duduk di meja perundingan.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” kata Kemlu RI di akun X @Kemlu_RI, Sabtu (28/2/2026).

Sontak kritik mengalir deras dan dialamatkan ke Istana. Salah satu yang menyampaikan kritik terbuka terkait niat Prabowo menjadi mediator disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.

Dino menilai, ide itu tidak realistis disampaikan ketika serangan militer baru terjadi. Ia pun mengaku heran mengapa Kementerian Luar Negeri tidak memfilter ide tersebut.

"Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan karena sangat tidak realistis," ucap Dino melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, pada Ahad, 1 Maret 2026.

Salah satu alasan ide Prabowo menjadi mediator tidak realistis karena Pemerintah Iran belakangan ini tidak dekat dengan pemerintah Indonesia. Dino mencatat, dalam 15 bulan terakhir, Prabowo tidak pernah mengunjungi Iran ataupun bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

"Walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada Beliau," katanya.

Dino mengatakan, selama ini tidak pernah ada pertemuan bilateral di antara kedua pemimpin di negara ketiga, misalnya sewaktu Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS ataupun KTT D-8. Ia juga menyoroti bahwa Menteri Luar Negeri Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran.

“Walaupun pernah bertemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa,” tutur dia.

“Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini,” imbuhnya.