Timwas Ungkap Kepadatan Jemaah Haji di Mina, Soroti Fasilitas AC dan Air
- Timwas Haji DPR RI menyoroti kepadatan jemaah di Mina yang masih menjadi tantangan utama meski penyelenggaraan haji 1447 H secara umum berjalan lancar dan sesuai agenda.
- Sejumlah jemaah mengeluhkan fasilitas dasar seperti AC yang tidak berfungsi optimal dan pasokan air yang kurang memadai, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Mina.
- DPR mendorong solusi jangka panjang seperti pembangunan tenda bertingkat dan penerapan skema tanazul agar ruang bagi jemaah lebih longgar serta kenyamanan ibadah dapat meningkat.
Jakarta, IDN Times – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengungkap sejumlah persoalan yang masih dialami jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi. Selain kepadatan jemaah yang terus berulang setiap musim haji, fasilitas dasar seperti pendingin udara (AC) dan pasokan air juga disebut belum berfungsi optimal.
Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Timwas Haji DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M berjalan baik dan sesuai agenda. Namun, kondisi di Mina masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dicarikan solusi jangka panjang.
1. Kepadatan di Mina masih jadi tantangan utama
Marwan menyebut tahapan penyelenggaraan haji tahun ini berlangsung lancar sejak fase kedatangan hingga puncak pelaksanaan ibadah. Menurutnya, berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan jemaah patut mendapatkan apresiasi.
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan kapasitas kawasan Mina membuat kepadatan jemaah sulit dihindari. Kondisi tersebut terjadi ketika jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul dalam waktu yang sama untuk menjalani mabit dan melaksanakan lempar jumrah.
Akibatnya, ruang gerak jemaah menjadi semakin sempit dan tingkat kenyamanan menurun selama berada di kawasan tersebut.
2. Timwas terima keluhan AC dan pasokan air
Selain persoalan ruang yang terbatas, Timwas Haji DPR RI juga menerima berbagai laporan mengenai fasilitas dasar yang belum memadai. Sejumlah jemaah mengeluhkan pendingin udara yang tidak bekerja maksimal serta ketersediaan air yang dinilai kurang mencukupi di beberapa titik.
“Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” ujarnya.
Menurut Marwan, persoalan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pengelolaan kawasan Mina, terutama saat fase puncak haji yang melibatkan jutaan jemaah dalam waktu bersamaan.
3. DPR dorong tenda bertingkat dan skema tanazul
Untuk mengatasi kepadatan, Marwan menilai pemerintah perlu mulai mempertimbangkan berbagai terobosan baru. Jika perluasan area Mina sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan, pembangunan tenda bertingkat dapat menjadi salah satu alternatif.
“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” katanya.
Selain itu, Timwas Haji DPR RI juga mendorong optimalisasi skema tanazul, yakni pengaturan yang memungkinkan sebagian jemaah tidak bermalam di tenda Mina dan kembali ke hotel yang telah ditentukan. Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu dari total 201 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut.
“Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan penerapan skema tanazul maupun pembangunan fasilitas baru membutuhkan kajian mendalam serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, DPR berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI di masa mendatang dapat memperkuat negosiasi untuk mencari solusi permanen atas persoalan yang terus berulang di Mina.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegasnya.
