Jakarta, IDN Times - Israel menolak visa masuk sejumlah staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini cukup mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi bantuan kemanusiaan di Palestina.
Israel tak mengabulkan visa masuk untuk 20 staf PBB yang ditempatkan di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan untuk Wilayah Kependudukan atau OCHA.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan, keputusan Israel tersebut seara signifikan berdampak pada kemampuan komunitas untuk membantu warga Palestina.
“Dampak dari hal ini pada pekerjaan OCHA untuk merespons bantuan kemanusiaan untuk 2023 sudah mulai terasa,” kata Dujarric, dikutip dari Middle East Monitor, Senin (12/12/2022).
Disebutkan pula, menghalangi staf PBB untuk bekerja memberi bantuan adalah langkah membungkam kerja kelompok Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, halangan ini juga dialami oleh LSM Palestina.
Pada Agustus 2022 lalu, eks Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet pernah mengecam Israel atas penolakannya untuk bekerja sama dengan PBB.
Bachelet mengungkapkan, pada 2020, Israel pernah mengusir 15 staf PBB yang berkantor di Palestina dengan tidak memperpanjang visa mereka.
“Perlakuan Israel terhadap staf kami adalah langkah mengkhawatirkan untuk memblokir akses HAM ke wilayah Palestina,” ujar Bachelet saat itu.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa pejabat OCHA melakukan pelaporan yang tidak seimbang. Salah satunya tidak mengkategorikan penyerangan dari Palestina ke warga Israel yang tewas.
“OCHA hanya menerima laporan tentang korban Palestina begitu saja dan menyalahkan Israel, termasuk dalam bentrokan antara pasukan IDF dan militan Palestina,” sebut pernyataan Kemlu Israel tersebut.