Jakarta, IDN Times - Departemen Luar Negeri Filipina menegur keras para pejabat pemerintah dan aparat keamanan pada Minggu (8/11/2026). Teguran ini diberikan agar tidak ada lagi pernyataan publik yang sembarangan mengenai China menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan luar negeri Filipina tetap berada di bawah satu komando. Pemerintah Filipina tidak ingin agenda strategisnya terganggu oleh komentar dari pihak yang tidak berwenang.
Kementerian Luar Negeri Filipina menegaskan bahwa wewenang tertinggi dalam merumuskan hubungan internasional berada di tangan pemerintah sipil, bukan pihak militer atau penjaga pantai. Teguran keras ini dikeluarkan agar pernyataan para pejabat tidak merusak jalur diplomasi negara.
"Pernyataan publik yang merongrong pendekatan diplomatik pemerintah berbuat lebih dari sekadar mempersulit tugas para diplomat kami. Hal tersebut berisiko mengikis kredibilitas negara dalam urusan internasional dan memproyeksikan citra perpecahan internal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak luar. Tindakan semacam itu pada akhirnya dapat memperlemah posisi tawar Filipina," bunyi rilis resmi kementerian tersebut, dilansir Channel News Asia.
Pemerintah juga menekankan bahwa kemenangan hukum Filipina atas China di pengadilan internasional pada 2016 lalu harus dijaga melalui cara diplomatik yang tepat, bukan lewat adu mulut di media sosial.
Saling tegur antar-pejabat ini bermula dari memanasnya sengketa wilayah di perairan Laut China Selatan. Kapal patroli China dan penjaga pantai Filipina berulang kali terlibat benturan fisik di lapangan, mulai dari tabrakan lambung kapal hingga penyemprotan meriam air.
Situasi tersebut merembet ke ranah politik setelah Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr., secara terbuka mengkritik keras tindakan Beijing. Sebagai balasan, pemerintah China menjatuhkan sanksi berupa larangan berkunjung bagi Teodoro beserta keluarganya.
Pihak Beijing beralasan larangan tersebut diberlakukan karena pernyataan Teodoro dinilai tidak bertanggung jawab. Selain itu, China juga mendesak otoritas Manila segera menertibkan para politisinya agar tidak memicu konflik militer yang lebih besar.
Perselisihan antara kedua negara kian meruncing usai Duta Besar China untuk Filipina, Jing Quan, melontarkan komentar yang meremehkan kekuatan militer Manila. Pernyataan tersebut memicu kemarahan para anggota parlemen yang langsung mendesak Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk segera mengusir sang duta besar.
"Jika kami ingin menggunakan kekuatan militer, kami bisa menang dengan sangat mudah. Namun tidak, kami tidak akan memilih jalan kekerasan karena kami mencintai perdamaian," ujar Jing Quan dalam sebuah forum publik.
Meski desakan pengusiran meluas di parlemen, pihak istana kepresidenan menegaskan bahwa presiden akan tetap mengutamakan jalur perundingan damai. Pemerintah Filipina memilih fokus pada pendekatan diplomatik demi menjaga kestabilan kawasan.