Jepang dan Filipina Resmi Berlakukan Perjanjian Logistik Militer ACSA

Pemberlakuan Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) menandai babak baru dalam hubungan militer antara Manila dan Tokyo. Kesepakatan yang ditandatangani di Manila pada 15 Januari 2026 ini memberikan kepastian hukum bagi kedua angkatan bersenjata dalam bertukar pasokan logistik secara timbal balik. Dilansir Philstar, juru bicara Departemen Pertahanan Nasional Filipina Arsenio Andolong menyatakan bahwa kerangka kerja ini akan menyokong efisiensi berbagai kegiatan bilateral.

Cakupan layanan dalam kerangka ACSA mencakup dukungan barang dan jasa untuk latihan militer bersama serta misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, kesepakatan ini mempermudah koordinasi saat operasi bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, hingga evakuasi warga negara dalam kondisi darurat di luar negeri. Pihak pertahanan kedua negara menilai kemitraan ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan taktis dalam menghadapi ancaman krisis regional.

Arsenio Andolong menegaskan bahwa integrasi logistik ini akan berdampak positif pada operasional lapangan. "Kerangka kerja ACSA semakin memperkuat kerja sama operasional kami melalui penyediaan pasokan dan layanan yang efisien dan terkoordinasi antara Angkatan Bersenjata Filipina dan Pasukan Bela Diri Jepang," kata Andolong dalam keterangan resminya. Dia menambahkan bahwa kerja sama ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan antarkedua institusi militer.

Implementasi ACSA melengkapi Reciprocal Access Agreement (RAA) yang telah berlaku terlebih dahulu sejak September 2025. Jika RAA mengatur prosedur kunjungan serta pengerahan pasukan antarnegara, ACSA melengkapinya dengan mekanisme penyediaan logistik secara rutin maupun darurat. Dilansir Philstar, ratifikasi diplomatik ACSA diselesaikan melalui pertukaran nota diplomatik antara Sekretaris Urusan Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi bulan lalu.

Peningkatan hubungan pertahanan ini tidak lepas dari dinamika keamanan di kawasan Laut China Selatan dan Laut China Timur. Filipina menghadapi sengketa wilayah maritim dengan China di Laut Filipina Barat, sementara Jepang memiliki ketegangan serupa terkait Kepulauan Senkaku. Kedua negara sepakat bahwa stabilitas maritim harus dijaga berdasarkan hukum internasional dan prinsip kebebasan navigasi.

Andolong juga menguraikan visi bersama yang diusung oleh pemerintah Filipina dan Jepang melalui kerja sama pertahanan ini. "Perjanjian ini juga menunjukkan penerapan praktis dari kemitraan strategis komprehensif kami dengan Jepang, yang ditandai oleh rasa saling percaya dan aspirasi bersama untuk wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," ujar Andolong. Pernyataan tersebut mempertegas komitmen kedua pihak untuk menjaga stabilitas jalur perairan internasional dari tindakan sepihak.

Selain kesepakatan ACSA, kedua negara sebelumnya juga menandatangani pertukaran nota hibah melalui skema Official Security Assistance (OSA) tahun anggaran 2025 pada Januari lalu. Program OSA ini mengalokasikan anggaran senilai 900 juta yen Jepang (sekitar Rp100 miliar) untuk proyek infrastruktur Angkatan Laut Filipina.

Proyek ini bertujuan meningkatkan kapabilitas Angkatan Laut Filipina dalam mengoperasikan perahu karet lambung kaku (RHIB) di perairan strategis. Selain memperkuat pemantauan wilayah laut, fasilitas baru ini mendukung operasi pengawasan pantai dari potensi ancaman luar. Kerja sama bernilai strategis ini bertepatan dengan peringatan tujuh puluh tahun pemulihan hubungan diplomatik kedua negara Pasifik tersebut.

Penguatan hubungan bilateral ini sejalan dengan kolaborasi trilateral yang melibatkan Amerika Serikat sejak KTT April 2024. Ketiga pihak rutin menggelar Japan-US-Philippines Maritime Dialogue guna menyelaraskan langkah praktis di bidang pertahanan laut. Sinergi multidimensi ini diharapkan mampu menciptakan mekanisme pertahanan kolektif yang solid di seluruh perairan kawasan Asia-Pasifik.