Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang pada Jumat (29/3/2024) memutuskan untuk memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia, terkait invasinya di Ukraina yang dilancarkan sejak Februari 2022.
Negara tersebut juga masih akan mencabut status perdagangan Moskow sebagai 'negara yang paling disukai'. Status itu akan tetap berlaku selama satu tahun lagi mulai akhir Maret, dilansir Kyodo News.
Sejak April 2022, Tokyo telah menghapuskan keuntungan, seperti tarif rendah dan sedikit hambatan perdagangan, sebagai sanksi ekonomi kepada Moskow.
Kini, seluruh impor dari Rusia akan terus dikenakan bea masuk yang lebih tinggi hingga akhir Maret 2025. Ini termasuk pengenaan bea masuk sebesar 5 persen pada salmon, yang naik 3,5 persen dari sebelumnya, dan 6 persen pada kepiting, naik dari 4 persen.
"Jepang akan mengatasi agresi Rusia di Ukraina, bekerja sama dengan komunitas internasional," kata Menteri Keuangan Shunichi Suzuki.
Pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Yoko Kamikawa telah menegaskan sikap Tokyo terhadap Moskow.
"Agresi Rusia terhadap Ukraina merupakan tindakan keterlaluan yang mengguncang tatanan internasional. Jepang akan terus melakukan upaya-upaya, termasuk menerapkan sanksi-sanksi berat," ungkapnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Jepang.
Di sisi lain, pihaknya juga akan menangani secara tepat isu-isu yang perlu ditangani oleh kedua negara sebagai tetangga, seperti penangkapan ikan dan kegiatan ekonomi lainnya, dari perspektif kepentingan nasional Jepang dalam keseluruhan diplomasi negara tersebut.
Sikap yang diambil Tokyo mengadopsi dari negara-negara G7 sebagai tanggapan atas invasi Kremlin yang dilancarkan dua tahun lalu.
Meski sanksi yang diterapkan memberi tekanan pada Rusia, namun sanksi tersebut juga berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang yang biaya hidupnya melonjak akibat kenaikan harga bahan bakar. Sebab, Jepang yang sangat bergantung pada impor gas dan minyak dari negara tetangganya di utara tersebut.
Sebelumnya, G7 telah melarang bank-bank Rusia menggunakan SWIFT, sistem pembayaran internasional. Mereka juga melarang ekspor semikonduktor dan produk teknologi tinggi ke Rusia, serta menyerukan larangan impor batu bara dan minyak dari negara itu, dilansir NHK News.