Jepang: PM Takaichi Janjikan Kurangi Beban Pangkalan di Okinawa

Menurut Asahi Shimbun, Koja menyerahkan daftar permintaan kepada pemerintah pusat, termasuk pengembalian lahan Futenma. Ia juga meminta dukungan bagi pengembangan industri perawatan medis dan bioteknologi, serta peninjauan menyeluruh terhadap Perjanjian Status Pasukan Jepang-AS. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Okinawa yang menjadi bagian dari mandatnya sebagai gubernur.

Di luar persoalan keamanan, Koja meminta kepastian mengenai jadwal pengembalian lahan Futenma yang digunakan oleh militer AS. Namun, setelah pertemuan, ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat belum memberikan tanggal pasti terkait proses tersebut. Pangkalan itu direncanakan direlokasi ke kawasan pesisir Henoko di Nago, Okinawa utara, berdasarkan kesepakatan Jepang-AS pada 1996.

Dalam pertemuan Dewan Kebijakan Okinawa, Koja menyampaikan kekhawatiran masyarakat menyusul kasus dugaan pembunuhan dan perampokan terhadap seorang perempuan setempat di Naha pada Oktober lalu. Seorang marinir AS yang bertugas di Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma, Devin Ballard, telah didakwa dalam kasus tersebut.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan pemerintah Jepang dan militer AS telah menyepakati perluasan wilayah patroli bersama di Okinawa, guna mencegah insiden serupa. Personel militer AS yang baru ditempatkan di prefektur tersebut juga akan menerima materi orientasi terbaru yang mempertimbangkan pandangan pemerintah daerah.

Motegi menambahkan bahwa Jepang akan melanjutkan konsultasi tingkat tinggi dengan militer AS dan Kedutaan Besar AS di Tokyo untuk memperkuat langkah pencegahan. Sementara itu, militer AS memperpanjang pemberlakukan jam malam bagi personel di bawah pangkat sersan hingga 7 Desember, dari jadwal awal yang berakhir pada Minggu. Pembatasan tersebut berlaku mulai tengah malam hingga pukul 05.00 pagi waktu setempat.

Pertemuan Okinawa Policy Council terakhir kali diselenggarkan pada 2013. Forum yang dibentuk pada 1996 oleh PM Ryutaro Hashimoto dan Gubernur Masahide Ota tersebut tidak dilanjutkan selama kepemimpinan mantan Gubernur Takeshi Onaga dan Denny Tamaki. Sebab, keduanya menentang pemindahan pangkalan Futenma ke Henoko. Koja, yang mendukung rencana relokasi tersebut, menjadikan pemulihan dialog dengan pemerintah pusat sebagai salah satu janji kampanyenya.

Kyodo News melaporkan, saat ini pemerintah Jepang mempertimbangkan peningkatan anggaran pembangunan Okinawa untuk tahun fiskal 2027 menjadi lebih dari 300 miliar yen (sekitar Rp34,2 triliun). Jumlah tersebut melampaui permintaan awal prefektur sebesar 289,7 miliar yen (Rp33 triliun). Anggaran pembangunan Okinawa sempat mengalami pemotongan ke kisaran 260 miliar yen (Rp29,7 triliun) sejak fiskal 2022 akibat ketegangan politik masa lalu.

Di tengah meningkatnya aktivitas militer China di kawasan Indo-Pasifik, pemerintahan Takaichi juga berupaya memperkuat kerja sama pertahanan dengan Okinawa. Ini termasuk meningkatkan kemampuan pertahanan di Kepulauan Nansei, yakni rangkaian pulau yang strategis dan membentang ke arah barat daya dari Kyushu menuju Taiwan.