Setahun Berlalu, China Desak Jepang Koreksi Pernyataan Soal Taiwan
China mendesak Jepang menarik atau mengoreksi pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi soal Taiwan, yang dinilai Beijing menjadi penyebab memburuknya hubungan bilateral selama setahun.
Jepang menyatakan posisinya tetap berpedoman pada komunike 1972 dan menawarkan dialog konstruktif, sementara komentar Takaichi sebelumnya memicu pembalasan ekonomi serta politik dari Beijing.
Di tengah kebuntuan antarpemerintah, China masih membuka komunikasi dengan pelaku bisnis dan anggota parlemen Jepang, termasuk melalui kunjungan Takeshi Iwaya serta rencana delegasi Kansai.
Jakarta, IDN Times - China mengkritik Jepang karena dinilai belum menunjukkan ketulusan untuk mengakui dan memperbaiki pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai Taiwan. Pernyataan tersebut telah memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara sejak November tahun lalu. Menjelang satu tahun polemik ini, Beijing menegaskan bahwa Tokyo harus bertanggung jawab atas memburuknya hubungan bilateral dan segera mengambil langkah korektif.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, pada Jumat (6/11/2026) menyatakan bahwa tidak ada kemajuan dalam penyelesaian persoalan tersebut selama setahun terakhir. Ia menuduh pemerintah Jepang menghindari masalah.
"Ketegangan serius yang dihadapi hubungan China-Jepang disebabkan oleh pernyataan keliru pemimpin Jepang mengenai masalah Taiwan," kata Guo dalam pernyataannya di X.
1. China desak Jepang koreksi pernyataan tentang Taiwan
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun. (x.com/MFA_China) Guo mendesak Jepang untuk menarik atau mengoreksi pernyataan yang dianggap keliru, menunjukkan sikap yang tepat terhadap persoalan sejarah, serta membangun pandangan yang objektif dan rasional terhadap China.
Menanggapi kritik Beijing, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menyampaikan pernyataan pada 6 November 2026. Ia menegaskan bahwa posisi pemerintah Jepang mengenai Taiwan tetap berpedoman pada komunike bersama Tokyo-Beijing yang ditandantangani pada 1972. Pada hari yang sama, Takaichi juga menyatakan komitmen pemerintahannya untuk mempertahankan hubungan strategis yang saling menguntungkan dengan Negeri Tirai Bambu, yang disebutnya 'tetangga penting'. Ia menyatakan kesediaan untuk terlibat melalui dialog dan kerja sama konstruktif dan stabil, tanpa mengabaikan kepentingan nasional Jepang.
2. Ketegangan memicu pembalasan ekonomi dan politik
Ilustrasi makanan laut. (unsplash.com/Falco Negenman) Pada 7 November 2025, Takaichi berbicara tentang Taiwan di Parlemen. Ia mengatakan bahwa situasi darurat yang melibatkan penggunaan kekuatan dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang. Menurutnya, hal ini dapat mendorong Pasukan Bela Diri Jepang dalam mendukung Amerika Serikat.
Kyodo News melaporkan, komentar Takaichi memicu serangkaian tindakan balasan dari Beijing, termasuk imbauan kepada warga China untuk tidak bepergian ke Jepang. Beijing juga melakukan larangan impor produk makanan laut Jepang, serta pembatasan ekspor logam tanah jarang yang menjadi bahan penting dalam industri teknologi tinggi.
Ketegangan tersebut terus membayangi hubungan kedua negara selama setahun terakhir. Meski Tokyo menyatakan ingin memperkuat kerja sama berdasarkan kepentingan strategis bersama, Beijing tetap mempertahankan kritiknya terhadap sikap pemerintah Jepang mengenai Taiwan.
3. Beijing buka peluang dialog di luar pemerintahan Takaichi
Ilustrasi bendera China. (unsplash.com/CARLOS DE SOUZA) Di tengah kebuntuan komunikasi antarpemerintah, muncul indikasi bahwa China masih membuka ruang dialog dengan kalangan bisnis dan anggota parlemen Jepang di luar lingkaran pemerintahan Takaichi. Langkah ini menunjukkan adanya peluang untuk mempertahankan hubungan ekonomi dan pertukaran antarmasyarakat, kendati hubungan politik kedua negara belum membaik.
Pada September 2026, mantan Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya mengunjungi China sebagai ketua organisasi persahabatan yang berfokus pada penguatan perdagangan. Dalam kunjungan tersebut, Iwaya mengadakan pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Wakil Perdana Menteri He Lifeng. Sementara itu, delegasi pelaku usaha dari wilayah Kansai, Jepang, dijadwalkan berkunjung ke China pada Desember 2026, dilansir NHK News.
