Tak Mau Ulangi Kesalahan soal Taiwan, PM Jepang Beri Sinyal Melunak ke China

Dalam pidatonya, Takaichi menegaskan keinginan pemerintah Jepang untuk membangun hubungan yang stabil dengan China. Ia menyebut Beijing sebagai tetangga penting sekaligus menekankan pentingnya komunikasi di tengah berbagai persoalan bilateral.

“ Kami akan berupaya memastikan komunikasi mengenai tantangan bersama, mendorong dialog untuk melindungi kepentingan nasional kita, serta membangun hubungan yang konstruktif dan stabil,” kata Takaichi, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (7/10/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan Tokyo masih membuka ruang dialog dengan Beijing. Namun, Takaichi tidak menghapus berbagai persoalan yang selama ini menjadi sumber ketegangan dalam hubungan kedua negara.

Ia tetap menyoroti sengketa di Laut China Timur dan Laut China Selatan, aktivitas militer China di sekitar Jepang, tindakan koersif, keselamatan warga Jepang di China, serta isu hak asasi manusia. Dengan demikian, pesan Takaichi tidak sepenuhnya menunjukkan perubahan arah kebijakan Jepang.

Shin Kawashima dari Universitas Tokyo menilai penyebutan China sebagai tetangga penting bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Takaichi juga pernah menggunakan istilah serupa setelah menjabat sebagai perdana menteri pada Oktober tahun lalu, sebelum bertemu Presiden China Xi Jinping.

Istilah tersebut juga telah muncul dalam dokumen resmi pemerintah Jepang. Karena itu, penggunaan kembali istilah tersebut tidak otomatis berarti Tokyo sedang mengambil pendekatan baru terhadap Beijing.

Perhatian justru tertuju pada satu hal yang tidak disebut Takaichi: Taiwan.

Pada November tahun lalu, Takaichi mengatakan serangan China terhadap Taiwan dapat dikategorikan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dan berpotensi membuat Tokyo merespons secara militer. Pernyataan tersebut memicu kemarahan Beijing yang kemudian menuntut agar Takaichi menarik kembali ucapannya.

Namun, Takaichi tidak mencabut pernyataan tersebut. Beijing pun terus menjadikan isu itu sebagai salah satu sumber utama ketegangan dengan Tokyo.

Kawashima menilai tidak lazim bagi perdana menteri Jepang untuk membahas Taiwan secara langsung dalam pidato kebijakan utama karena Jepang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Karena itu, absennya isu Taiwan dalam pidato terbaru Takaichi kemungkinan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pernyataan kontroversialnya tahun lalu bukan perubahan kebijakan Jepang.

Pemerintahan Takaichi sendiri secara eksplisit menyatakan tidak ada perubahan posisi Jepang mengenai Taiwan. Dengan demikian, tidak disebutkannya Taiwan dalam pidato tersebut lebih tepat dibaca sebagai perubahan penekanan diplomatik ketimbang perubahan kebijakan substantif.

Sarah Soh dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) juga menilai Takaichi pada dasarnya masih mengulang kebijakan Jepang yang telah lama berlaku terhadap China. Menurutnya, bahasa diplomatik yang digunakan memang dapat membantu meredakan ketegangan, tetapi masih berada dalam koridor kebijakan yang sudah ada.

Inhwan Oh dari East Asia Institute melihatnya sebagai bentuk de-eskalasi dalam batas tertentu. Ada pertimbangan domestik dan diplomatik yang membuat pemerintah Jepang perlu mengelola hubungan dengan China, sementara posisi Takaichi mengenai Taiwan tetap memiliki dukungan politik di dalam negeri.

Sinyal untuk memperbaiki hubungan sebenarnya tidak hanya datang dari Tokyo. Beijing juga menunjukkan sejumlah langkah yang dapat dibaca sebagai upaya membuka kembali komunikasi dengan Jepang.

Pada akhir September, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Wakil Perdana Menteri He Lifeng bertemu mantan Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya di Beijing. Iwaya datang bersama delegasi bisnis yang beranggotakan sekitar 50 orang dengan tujuan mendorong pemulihan stabilitas hubungan kedua negara.

Chong Ja Ian dari National University of Singapore menilai respons Beijing tersebut menunjukkan adanya timbal balik terhadap perubahan nada dari Tokyo. Sebelumnya, Wang Yi juga mengatakan hubungan China-Jepang sedang menunggu untuk dinormalisasi kembali.

Namun, Beijing belum menunjukkan tanda-tanda meninggalkan tuntutannya terkait Taiwan. Dalam pertemuan dengan Iwaya, Wang mendesak Jepang untuk “memperbaiki perkataan dan tindakan keliru” Takaichi mengenai Taiwan, menurut Kementerian Luar Negeri China.

Media pemerintah China juga masih skeptis terhadap perubahan nada Takaichi. Komentar di CGTN menuduh adanya kemunafikan diplomatik karena bahasa yang lebih lunak dinilai tidak sejalan dengan kebijakan keamanan dan sikap Jepang mengenai Taiwan.

Kolumnis Xu Ying bahkan menilai persoalan mendasar terletak pada semakin lebarnya kesenjangan antara perkataan dan tindakan Jepang. Sementara itu, Lu Chao dari Liaoning Academy of Social Sciences menyebut pernyataan Takaichi sebagai sesuatu yang bersifat formal dan dianggap sebagai upaya meredakan tekanan domestik sekaligus memberi kepastian kepada kalangan bisnis.

Ketegangan Jepang-China tidak hanya berlangsung dalam ranah politik dan keamanan. Hubungan ekonomi serta kontak antarmasyarakat juga ikut terdampak.

Beijing sebelumnya memberlakukan sejumlah pembatasan, termasuk peringatan perjalanan, pengendalian ekspor barang dengan penggunaan ganda, serta pembatasan terkait logam tanah jarang. China juga mengkritik perubahan postur keamanan Jepang, kebijakan Tokyo mengenai Taiwan, dan isu sejarah masa perang.

Chong mengatakan salah satu hal yang perlu diamati adalah apakah Beijing mulai mencabut atau melonggarkan pembatasan perdagangan dan pariwisata. Perubahan retorika juga dapat menjadi indikator apakah sinyal diplomatik yang muncul saat ini benar-benar mengarah pada perbaikan hubungan.

Kawashima menilai sejauh ini belum terlihat perubahan signifikan dalam sanksi ekonomi maupun pembatasan hubungan antarmasyarakat. Meski demikian, kunjungan sejumlah anggota parlemen Jepang dan kelompok lain ke China menunjukkan adanya upaya untuk membuka kembali jalur komunikasi.

Bagi kalangan bisnis, stabilitas hubungan Jepang-China memiliki arti penting. Ketegangan politik yang berkepanjangan dapat membuat perusahaan menghadapi ketidakpastian, sehingga pendekatan yang lebih stabil dari kedua pemerintah berpotensi memberi ruang bagi hubungan ekonomi untuk kembali dikelola secara lebih normal.

Namun, selama persoalan Taiwan dan perubahan kebijakan keamanan Jepang masih menjadi sumber perselisihan, perbaikan ekonomi tidak serta-merta berarti persoalan strategis kedua negara telah selesai.

Perkembangan berikutnya dapat terlihat dalam pertemuan tingkat tinggi di kawasan. Takaichi diperkirakan menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang, yang dapat menjadi salah satu kesempatan penting bagi Jepang dan China untuk menguji kembali hubungan mereka.

Pertemuan tersebut akan menjadi perhatian karena bukan hanya Takaichi dan Xi yang berpotensi berinteraksi. Pertemuan tingkat menteri dan komunikasi antarpemerintah juga dapat menunjukkan apakah perubahan nada diplomatik saat ini benar-benar berkembang menjadi keterlibatan yang lebih luas.

Soh menilai keterlibatan tingkat tinggi akan menjadi indikator yang lebih jelas mengenai arah hubungan kedua negara. Jika komunikasi di level pemimpin dan menteri meningkat, hal itu dapat menjadi tanda bahwa Tokyo dan Beijing mulai mencari cara untuk mengelola perbedaan secara lebih stabil.

Namun, para pengamat tidak melihat adanya tanda bahwa persoalan mendasar akan segera hilang. Ren Xiao dari Fudan University menilai Beijing kemungkinan tidak akan melihat adanya perubahan fundamental selama Takaichi tidak mengubah posisinya secara drastis.

Chong juga melihat kedua negara saat ini sedang menguji air setelah serangkaian gesekan. Tokyo dan Beijing tampaknya sama-sama memiliki kepentingan untuk mencegah hubungan semakin memburuk, tetapi tetap mempertahankan posisi masing-masing dalam isu yang dianggap vital.

Karena itu, sinyal damai dari Takaichi belum tentu berarti hubungan Jepang-China memasuki babak baru. Penyebutan China sebagai “tetangga penting” dan absennya Taiwan dari pidato dapat membantu menurunkan suhu diplomatik, tetapi batasnya masih jelas: Jepang belum mencabut sikapnya mengenai Taiwan, sementara China tetap menuntut Tokyo mengoreksi pernyataan Takaichi.

Pertemuan tingkat tinggi di APEC nantinya dapat menjadi ujian apakah kedua negara benar-benar bergerak menuju stabilisasi hubungan atau sekadar mengurangi tensi tanpa menyelesaikan perbedaan strategis yang mendasarinya.