Jepang Segera Kirim 3 Helikopter Chinook ke RI untuk Atasi Karhutla

29 Agu 2026, 15:56 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Jepang Segera Kirim 3 Helikopter Chinook ke RI untuk Atasi Karhutla

Helikopter CH-47 Chinook ketika mengambil air untuk pemadaman kebakaran. (Dokumentasi Kementerian Pertahanan Jepang)

Intinya Sih

Gini Kak

Jepang akan mengirim tiga helikopter Chinook CH-47, kapal JS Kunisaki, dan 600 personel untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan atas permintaan Pemerintah Indonesia.
BNPB mencatat 4.359 titik panas dan lebih dari 7.634 hektare lahan terbakar di Kalimantan Tengah, sementara operasi darat dan udara berlangsung di sejumlah wilayah terdampak.
Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi kepada enam perusahaan di Kalimantan setelah menemukan 1.511,55 hektare kebakaran di konsesi mereka, termasuk pembekuan izin bagi PT MPK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kebakaran hutan di Kalimantan besar sekali. Jepang mau kirim tiga helikopter Chinook dan 600 orang untuk membantu memadamkan api. Helikopter akan dibawa kapal JS Kunisaki setelah siap. Di Kalimantan Tengah ada banyak titik panas dan lebih dari 7.634 hektare tanah terbakar. Enam perusahaan juga diberi hukuman karena ada kebakaran di areanya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Jepang segera mengerahkan helikopter Pasukan Bela Diri Jepang atau Japan Self-Defense Forces (JSDF) Chinook CH-47 untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bantuan itu diberikan atas permintaan otoritas Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Rencana pengiriman tiga helikopter Chinook diumumkan oleh Kemhan Jepang lewat platform X.

"Untuk merespons kebakaran hutan yang hebat di Kalimantan, maka atas permintaan Pemerintah Indonesia, Jepang telah memutuskan memberikan dukungan operasi pemadam kebakaran dengan helikopter JSDF. Ini merupakan bagian dari aktivitas penanganan bencana internasional," demikian yang ditulis oleh Kemhan Jepang dan dikutip pada Sabtu (29/8/2026).

"Pasukan bela diri Jepang juga akan mengerahkan kapal pendaratan helikopter JS Kunisaki yang mengangkut tiga helikopter. Semua akan dikerahkan begitu semua persiapan rampung," imbuhnya.

Selain alutsista, Kemhan Jepang juga akan mengirimkan 600 personel dalam misi pemulihan bencana tersebut.

1. Menhan Jepang akan membantu semampunya agar kebakaran tak meluas

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi ketika memberikan kenang-kenangan foto ketika Menhan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke Kemhan Jepang pada 2025. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, dilansir dari lapan Japan Times, Sabtu (29/8/2026), pengiriman helikopter Chinook untuk misi pemulihan bencana menjadi kali pertama dilakukan di luar Negeri Sakura. Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi mengatakan kepada jurnalis di Tokyo bahwa pihaknya akan membantu semampunya untuk mencegah kebakaran meluas.

"Kami akan membantu secara maksimal untuk mencegah meluasnya kebakaran," ungkap Koizumi.

Ia menambahkan helikopter dikirimkan atas permintaan Pemerintah Indonesia. Keputusan pengiriman bantuan bagi Indonesia itu diambil beberapa hari usai digelar pertemuan tiga pihak Menhan yaitu antara Australia, Jepang, dan Indonesia pada Rabu kemarin di Melbourne.

2. Titik panas di Kalimantan Tengah meningkat drastis

Personel Manggala Aqni membawa selang air untuk melakukan pemadaman Karhutla Gambut di Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada 1 Desember 2019. (ANTARA FOTO/ManggalaAqn)

Sementara, berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah meningkat secara drastis. Total titik panas di Kalteng sudah mencapai 4.359.

"Di Kalimantan Tengah titik api sebesar 93 titik api, tetapi titik panas meningkat sebesar 412 sehingga titik panas menjadi 4.359 titik," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan ketika memberikan keterangan pers virtual pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Data ini didasarkan pada SiPongi Kementerian Kehutanan tanggal 27 Agustus 2026 pukul 00.00 hingga 23.59 WIB. BNPB juga melaporkan bahwa luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah kini telah mencapai lebih dari 7.634 hektare.

Namun, jarak pandang disebut masih tergolong normal, yaitu sembilan kilometer. Kini, operasi darat di Kalimantan Tengah difokuskan pada pemadaman, pembatasan penjalaran api, dan pendinginan. Operasi pemadaman dilaporkan telah dilakukan di lahan sebesar 257 hektare di Pulang Pisau dan lahan sebesar 10 hektare di Seruyan.

"Operasi karhutla ini dilakukan melalui operasi darat maupun operasi udara baik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi," tutur dia.

3. Kemenhut jatuhkan sanksi ke enam perusahaan terkait karhutla

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meninjau kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, Minggu (9/8/2026). (Dok. Kemenhut)

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Pulau Kalimantan. Sanksi itu dijatuhkan menyusul temuan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 1.511,55 hektare di areal konsesi mereka.

"Lima perusahaan dikenai sanksi Paksaan Pemerintah, sedangkan PT MPK dikenai Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah karena kebakaran yang luas dan berulang pada area mereka," ungkap Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan Kemenhut Ardi Risman di dalam keterangan pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Enam perusahaan tersebut tersebar di tiga provinsi. Empat perusahaan berada di Kalimantan Barat yaitu PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP. Sementara dua perusahaan lain adalah PT NES di Kalimantan Tengah, dan PT PSR di Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil pengawasan, areal terbakar terbesar berada di konsesi PT WEL seluas 760,51 hektare, disusul PT MPK (394,83 hektare), PT WSP (107,7 hektare), PT FI (95,87 hektare), PT PSR (82,26 hektare), dan PT NES (70,38 hektare).

Ardi menjelaskan sanksi Paksaan Pemerintah mewajibkan korporasi membenahi sistem pengendalian kebakaran hingga memulihkan vegetasi yang terdampak dalam batas waktu tertentu. Khusus lahan gambut, pemulihan mencakup penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali (rewetting), dan pemantauan tinggi muka air tanah.