Jepang Serukan Aksi Nyata untuk Reformasi Dewan Keamanan PBB

Mengenai reformasi DK PBB, Kishida mencatat bahwa mayoritas negara mendukung perluasan kategori keanggotaan tetap dan tidak tetap. Ia juga mengatakan mayoritas sangat menyadari peran penting DK dalam perdamaian dan keamanan internasional, serta kebutuhan mendesak untuk mereformasi dewan tersebut guna memulihkan kepercayaan terhadap efektivitasnya.

Kishida menekankan negara-negara anggota PBB harus mengambil tindakan konkret terhadap reformasi dewan dan sekaranglah waktunya. Sebab, tahun depan menandai peringatan 80 tahun berdirinya PBB.

Ia juga berjanji bahwa Tokyo akan terus berupaya menuju pelucutan senjata nuklir, sambil mengatakan betapa pun sulitnya jalan menuju dunia tanpa senjata nuklir, kami tidak dapat menghentikan kemajuan kami.

Kishida juga menekankan, para pemimpin dunia harus bersatu di bawah panji multilateralisme dan mengungkapkan bahwa komitmen Jepang terhadap PBB tetap teguh.

Kishida mengatakan, penegakan hukum sangat penting saat negara-negara dengan nilai-nilai berbeda harus bekerja sama, guna memastikan masa depan yang damai dan sejahtera.

Tindakan yang akan diambil terkait pakta untuk masa depan, yang diadopsi pada awal pertemuan puncak, mencakup reformasi DK PBB yang dikatakan tidak berfungsi karena persaingan di antara para anggota tetap.

Kishida mengungkapkan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi tantangan global yang kompleks sendirian. Ia menyerukan kerja sama internasional untuk mengatasi kemiskinan, perubahan iklim, krisis kompleks lainnya, dan menegaskan bahwa agar kerja sama global berhasil, martabat manusia harus menjadi fondasinya.

Kishida juga mengimbau negara-negara anggota untuk melakuan upaya sungguh-sungguh untuk berinvestasi pada masyarakat di berbagai bidang, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, serta pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak.

Beberapa jam sebelum pidato Kishida, PBB mengadopsi pakta secara konsensus yang menjanjikan 56 tindakan di sejumlah bidang utama. Tujuannya adalah menangani tantangan abad ke-21 dengan lebih baik, termasuk memberantas kemiskinan, melindungi semua warga sipil dalam konflik bersenjata, menangani perubahan iklim, hak asasi manusia, kecerdasan buatan, hingga mereformasi DK PBB.

Tetapi, kesepakatan itu diragukan hingga menit terakhir karena adanya keberatan dari Rusia, yang didukung oleh negara-negara sekutunya, seperti Belarus, Iran, Korea Utara, dan Suriah.

Moskow, yang merupakan salah satu dari lima anggota DK PBB, mengkritik teks tersebut sebagai karya Barat yang berupaya membuat amandemen yang menyoroti prinsip non-intervensi urusan dalam negeri, Kyodo News melaporkan.