Junta Militer Thailand Setuju Pernikahan Sesama Jenis

Jalan panjang RUU yang diberi nama Hubungan Sipil itu dimulai pada awal 2018. Media-media Thailand melaporkan pada April lalu bahwa Kementerian Hukum membuat sub-komite yang bertugas menyusun rancangan undang-undang.

Di dalamnya, pasangan di atas 20 tahun bisa menjadi "pasangan hidup" apapun jenis kelaminnya. Pada 4 Mei, Kementerian Hukum menyerahkan rancangan akhir kepada pemerintah untuk meminta persetujuan.

Ketidakpastian memang menyelimuti proses legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand. Salah satu alasannya adalah, karena sebelumnya pemerintah sempat mengusulkan adanya undang-undang serupa, tapi selalu gagal.

Upaya terakhir terjadi pada 2014, tapi harus berhenti di tengah jalan, karena adanya kudeta militer. Sejumlah aktivis pun sempat mengutarakan skeptisisme bahwa kali ini akan ada perubahan yang berarti.

Sementara, aktivis lainnya mempersoalkan substansi dalam RUU. Wannapong Yodmuang berbicara kepada Asia Times bahwa RUU tersebut tak mengatur tentang hal-hal fundamental, yang semestinya ada untuk pasangan sesama jenis. Contohnya, hak untuk mengadopsi anak.

"RUU tersebut masih kurang dalam berbagai hak krusial yang seharusnya dijamin untuk komunitas LGBT. Inti dari hukum ini pada dasarnya hanya mengizinkan dua orang sesama jenis, untuk memiliki hubungan resmi yang mengizinkan mereka mengatur properti bersama. Namun, masalahnya adalah itu masih tak mencakup hak-hak lainnya," ujar Wannapong.

Secara sosial, sebenarnya Thailand terbilang negara yang relatif bebas, apalagi dibanding negara tetangganya. Transgender dan homoseksual banyak ditemui di sejumlah pusat-pusat hiburan, namun mereka belum mendapat jaminan hak dan keamanan sebagai warga negara yang setara dengan lainnya.

Salah satu penyebabnya adalah dogma agama yang masih sangat kuat. Thailand memiliki masyarakat konservatif dengan nilai-nilai Buddhisme yang mengakar dalam. Ini dibenarkan Wannapong, yang menyebut mayoritas rakyat memandang homoseksualitas tak sejalan dengan Theravada Buddhisme yang mempengaruhi budaya, tradisi, dan nilai-nilai di negara ini.

Keputusan akhir berada di tangan anggota parlemen. Namun, seperti dilaporkan Bangkok Post, parlemen berkuasa saat ini, National Legislative Assembly (NLA), punya waktu untuk membahas dan mengambil keputusan.

Sebabnya adalah masa kerja mereka akan berakhir pada 15 Februari mendatang atau tujuh hari sebelum pemilihan umum dilangsungkan. Pada saat bersamaan, sekarang ada 50 RUU yang masih menunggu diputuskan nasibnya.