Kehabisan Surat Suara, Ribuan Warga Korsel Tuntut Pilkada Ulang

Kepolisian setempat memperkirakan ada lebih dari 6.000 pengunjuk rasa yang memadati area luar stadion pada Jumat malam. Massa yang membawa bendera Korea Selatan ini mendesak agar hak suara mereka dikembalikan melalui pemilihan ulang.

"Saya datang langsung ke TPS untuk memilih. Saat mendengar kabar surat suara kurang, saya rasa masalah ini harus ditindaklanjuti. Penjelasan dari pihak penyelenggara juga kurang memuaskan," kata warga Seoul, Lee Ung-yeong, dilansir Asia One.

"Kejadian ini melanggar hak kami sebagai warga negara untuk memberikan suara," tambah pengunjuk rasa lainnya, Park Gui-nam.

Komisi Pemilihan Nasional Korea Selatan mencatat 50 dari total 14.300 Tempat Pemungutan Suara (TPS) kehabisan logistik. Selain itu, proses pencoblosan di 22 lokasi lain sempat dihentikan sementara akibat keterlambatan pengiriman surat suara.

Kepala Kantor Kebijakan Pemilu, Yoon Jae-soo, menjelaskan bahwa surat suara memang tidak dicetak sebanyak jumlah total pemilih terdaftar. Panitia hanya menyiapkan persediaan untuk 73 persen pemilih, dengan asumsi sisa pemilih telah memberikan suaranya pada masa pemungutan suara awal (early voting).

Akibat salah perhitungan tersebut, sejumlah warga di kawasan Songpa, Seoul, terpaksa antre berjam-jam hingga akhirnya gagal memilih.

"Ada ratusan orang yang menunggu dan mereka merasa sangat kecewa," kata warga Songpa, Yoomi Lee.

"Saya diminta menunggu selama 30 menit, tetapi surat suaranya tidak kunjung datang. Akhirnya saya pulang tanpa ikut memilih," ujar warga Songpa lainnya, Han Seo Jeong.

Sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden ini, Ketua Komisi Pemilihan Nasional, Roh Tae-ak, mengumumkan pengunduran dirinya. Ia berjanji akan melibatkan tim ahli independen untuk menyelidiki akar masalah tersebut secara transparan.

Merespons kendala logistik ini, Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, juga telah menginstruksikan penyelidikan menyeluruh. Ia menilai kejadian ini sebagai sebuah kelalaian yang sangat serius.

Di sisi lain, kepolisian telah membubarkan massa yang sempat memblokade akses masuk ke salah satu TPS di Seoul selama 35 jam. Kotak suara dari lokasi tersebut langsung diamankan dan dibawa ke pusat penghitungan.

"Tanggung jawab utama ada pada Komisi Pemilihan karena mereka telah membuat kesalahan fatal yang seharusnya tidak terjadi," tegas Profesor Ilmu Politik dari Hankuk University of Foreign Studies, Lee Jae-mook.