Kejahatan Merajalela, Haiti: Kami Butuh Bantuan Polisi Asing Segera! 

Mariana Sanchez dari Al Jazeera, melaporkan dari KTT Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) di Peru pada Jumat, mengabarkan bahwa Menteri Luar Negeri Haiti Jean Victor Geneus mengajukan permohonan pada pertemuan itu untuk dukungan polisi internasional. Dia juga menggambarkan ekonomi di negaranya sebagai bencana.

Geneus menyampaikan, geng mengerahkan kekuatan mereka melalui kontrol terminal bahan bakar yang telah menyebabkan kekacauan besar.

“Itu memengaruhi distribusi air minum, tidak hanya itu, transportasi, dan fungsi rumah sakit. Jadi, dia secara resmi meminta bantuan untuk kepolisian internasional. Bukan militer, tapi polisi,” ujar Sanchez.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas polisi internasional mana yang dimaksud dan apakah PBB bersedia untuk berpartisipasi.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mengatakan pada pertemuan puncak itu, bahwa Washington berkomitmen untuk memulihkan keamanan di Haiti.

Sementara, Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly, mengatakan bahwa pasukan polisi yang diusulkan di masa depan harus dipimpin oleh orang Haiti.

“(Haiti harus) meminta dukungan mendesak dari komunitas internasional untuk membantu menyelesaikan krisis keamanan dan menentukan karakteristik pasukan keamanan internasional,” tambah Sekjen OAS, Luis Almagro.

Pada Jumat, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, pemerintah Haiti belum secara resmi meminta bantuan keamanan dari badan internasional tersebut.

“Meskipun demikian, kami tetap sangat prihatin dengan situasi keamanan di Haiti, dampaknya terhadap rakyat Haiti, pada kemampuan kami untuk melakukan pekerjaan kami, terutama di bidang kemanusiaan,” kata Dujarric.

Haiti, salah satu negara termiskin di dunia, telah menderita akibat krisis keamanan yang diperburuk dengan krisis politik, setelah kematian Presiden Jovenel Moise pada Juli tahun lalu. Bencana alam juga memperburuk situasi kemanusiaan di negara itu.

Banyak warga Haiti menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Henry, pemerintah sementara sejak kematian Moise, lantaran ia menunda pemilihan umum tanpa batas waktu karena alasan ketidakstabilan politik. Padahal, pemilu harusnya digelar pada November 2021.

Protes dan kerusuhan pecah di sekitar Haiti sejak pemerintah mengumumkan rencana pemotongan subsidi bahan bakar bulan lalu.

Sementara itu, dalam upaya pemulihan keamanan, ternyata banyak warga Haiti yang tidak mendukung prospek pasukan asing di negaranya.

“Saya tidak berpikir Haiti membutuhkan intervensi (pihak) lain. Kami telah melalui begitu banyak, dan tidak ada yang diselesaikan. Jika kita tidak melakukannya sebagai orang Haiti, 10 tahun ke depan, kita akan berada dalam situasi yang sama lagi,” kata mantan pejabat Haiti, Mathias Pierre.

Untuk diketahui, Haiti juga pernah menerima bantuan dari pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas antara 2004 dan 2017, dengan misi memperkuat serta menstabilkan institusi pemerintahan.

Tetapi mandat mereka tidak diperpanjang buntut kasus pelcehan seksual, serta hubungan pasukan penjaga perdamaian dengan wabah kolera 2010 yang menewaskan hampir 10 ribu orang.

Wabah itu terkait dengan kebocoran limbah dari pangkalan penjaga perdamaian PBB, yang memicu kecaman dan menabur ketidakpercayaan publik pada badan internasional. PBB meminta maaf pada tahun 2016 atas perannya dalam epidemik tersebut, dilansir Al Jazeera.