Jakarta, IDN Times - Pemerintah Taiwan menyatakan delegasinya dilarang menghadiri konferensi kelautan internasional di Kenya setelah mendapat tekanan diplomatik dari China. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengumumkan insiden tersebut pada Rabu (17/6/2026).
Kasus ini memicu sorotan internasional setelah dua akademisi Taiwan dilaporkan ditahan dan dideportasi dari Kenya. Sementara itu, Kenya menegaskan kebijakannya yang mengakui prinsip "Satu China".
Insiden terjadi ketika delegasi Taiwan tiba di Mombasa untuk menghadiri kegiatan pra-konferensi kelautan internasional. Menurut Taiwan, penyelenggara menolak menerbitkan kartu identitas peserta karena tidak mengakui paspor Taiwan.
Dua akademisi Taiwan kemudian ditahan oleh otoritas imigrasi Kenya. Taiwan menyebut paspor dan telepon genggam mereka disita sebelum akhirnya dipulangkan ke luar negeri.
Kementerian Luar Negeri Taiwan menilai tindakan tersebut menghambat partisipasi ilmiah internasional dan tidak sejalan dengan prinsip kebebasan akademik.
"Mereka bersikeras secara sepihak mendistorsi penafsiran 'Satu China' hingga menghalangi masyarakat kami untuk menghadiri pertemuan tersebut," kata Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, dikutip The Straits Times.
Taiwan menyatakan para delegasi yang tersisa memutuskan menarik diri dari konferensi untuk alasan keamanan.
Pemerintah Taiwan menuduh China menggunakan pengaruh diplomatiknya untuk membatasi keterlibatan Taiwan dalam forum internasional. Taipei juga meminta penyelenggara konferensi memberikan penjelasan terkait insiden tersebut.
Dewan Urusan Kelautan Taiwan menyatakan para akademisinya telah berkontribusi dalam tata kelola kelautan global sejak 2015. Taiwan menegaskan akan terus mendorong partisipasi dalam forum ilmiah internasional.
"Beberapa negara Global South dimanipulasi oleh pemerintah China dalam berbagai cara," kata Lin Chia-lung, dikutip Associated Press.
China memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan secara konsisten menolak keikutsertaan Taipei dalam organisasi internasional yang mensyaratkan status kenegaraan.
Pemerintah Kenya membela keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa negara itu hanya mengakui Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintahan China yang sah.
Sekretaris Utama Kementerian Luar Negeri Kenya, Korir Sing'oei, mengatakan pemegang paspor Taiwan umumnya tidak diizinkan memasuki wilayah Kenya karena dokumen tersebut tidak diakui secara resmi.
"Setiap orang yang mengaku memegang paspor Taiwan biasanya tidak akan diizinkan melewati perbatasan kami karena tidak memiliki dokumentasi yang tepat," ujar Korir Sing'oei.
Pemerintah China menyambut sikap Kenya dan menegaskan bahwa prinsip "Satu China" merupakan dasar hubungan diplomatik dengan banyak negara.