Kepala Pengawas Nuklir PBB Akan Kunjungi Iran Pekan Depan

Dilansir AP News, badan pengawas nuklir PBB menuding Iran telah meningkatkan persediaan uraniumnya yang sangat diperkaya dan disebut telah melanggar kesepakatan 2015 bersama dengan kekuatan dunia lainnya.

Sebagai informasi, kesepakatan 2015 atau yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) merupakan perjanjian dimana Iran setuju untuk membatasi pengembangan nuklirnya. Kesepakatan itu dibuat guna meminimalisir risiko pengembangan senjata nuklir.

IAEA mengatakan kepada negara-negara anggota dalam laporan triwulan pada hari Rabu bahwa Iran memiliki persediaan yang diperkirakan sekitar 17,7 kilogram uranium diperkaya hingga kemurnian fisil 60 persen. Jumlah itu mengalami peningkatan hampir 8 kilogram sejak bulan Agustus.

Uranium yang sangat diperkaya seperti itu dapat dengan mudah disuling untuk membuat senjata atom, itulah sebabnya kekuatan dunia berusaha menahan program nuklir Teheran.

Menurut laporan Al Jazeera, direktur pengawas nuklir global sebelumnya mengaku terkejut karena badan itu belum bertemu dan membahas beberapa perselisihan luar biasa dengan pejabat tinggi Iran, beberapa bulan setelah pemerintahan Ebrahim Raisi dibentuk.

Masalah yang paling mendesak tampaknya adalah aktivitas di lokasi produksi suku cadang sentrifugal di Karaj, yang tidak dipantau oleh IAEA sejak bulan Juni. Iran menuduh Israel melakukan sabotase untuk merusak fasilitas itu termasuk kamera pengawas IAEA.

Pada bulan September terjadi perselisihan antara IAEA dan Iran lantaran negara itu bersikeras mengatakan pengadilan dan pihak keamanannya masih menyelidiki situs Karaj dan tidak ada yang boleh mengaksesnya.

Dalam laporan terpisah pada hari Rabu, IAEA membantah bahwa kameranya digunakan untuk memasang serangan di situs Karaj setelah Iran mengatakan sedang menyelidiki kemungkinan itu.

Pada 29 November mendatang, Iran dan P4+1 (China, Prancis, Inggris, Rusia, dan Jerman) akan kembali mengadakan pertemuan di ibu kota Austria yang sebelumnya terhenti pada bulan Juni untuk memungkinkan Raisi membentuk pemerintahannya. AS yang secara sepihak meninggalkan kesepakatan nuklir pada 2018 dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, akan berpartisipasi secara tidak langsung.

Pembicaraan itu diperkirakan akan menjadi rumit karena pemerintahan Raisi telah mengatakan bahwa Iran ingin semua sanksi AS yang dikenakan termasuk sebutan "terorisme" atau yang terkait hak asasi manusia dicabut. Dia juga ingin AS berjanji agar tidak akan meninggalkan kesepakatan itu lagi di masa yang akan datang.

Sementara itu, AS telah menyatakan bahwa mereka hanya bersedia untuk mencabut sanksi yang tidak konsisten dengan JCPOA. Pada hari Selasa, Raisi melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dimana dia mengatakan Iran serius untuk mencabut sanksi AS melalui pembicaraan Wina.

China dan Rusia diperkirakan akan memainkan peranan penting dalam pertemuan mendatang. Delegasi utama mereka di Wina mengadakan pertemuan virtual dengan Iran pada hari Senin.